Polemik UU ITE, LBH Bandar Lampung Desak Pemerintah Terbitkan Perpu

Polemik UU ITE, LBH Bandar Lampung Desak Pemerintah Terbitkan Perpu

0

wali-news.com, Bandar Lampung – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menyoroti rencana revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Rencana revisi tersebut muncul pasca Presiden RI Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa undang-undang tersebut diduga memiliki pasal karet. Pernyataan itupun menuai polemik.

Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Mulyawan menyebut pada dasarnya spirit yang dibangun atas pengesahan UU ITE, untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku transaksi elektronik ataupun perlindungan data digital.

“Namun pada praktiknya, aturan tersebut kerap dijadikan pasal karet untuk menjerat siapapun yang mengkritik pemerintah maupun pejabat publik, padahal kita tau bahwa konsekwensi dari jabatan publik adalah harus bisa dikontrol masyarakat, termasuk bisa dikritik,” katanya saat dihubungi via telepon, Senin (22/2/21).

Menurutnya rencana merevisi Undang-undang tersebut bermakna dua hal, pertama harus lebih selektif dalam penggunanaan jerat hukum bagi dugaan ujaran kebencian di media sosial. Kemudian harus memberikan kepastian perlindungan data pribadi.

“Terlebih dalam UU ITE tidak secara explisit dijelaskan antara menghina dan mengkritik. Nah disitulah penggunaan pasal karet dalam menjerat pengkritik kebijakan pemerintah, sebab bedanya kritik dan menghina disitu sangat tipis,” terang Chandra.

Chandra juga mengatakan, rencana revisi undang-undang itu menjadi angin segar bagi iklim demokrasi di Indonesia, asalkan aturannya dirumuskan dengan baik dengan cara menyerap aspirasi masyarakat.

“Sikap kami dari LBH Bandar Lampung, pemerintah pusat mestinya lebih kongkrit jangan cuma lempar isu revisi tapi tidak dikawal. Menurut kami pemerintah melalui persiden harus menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu),” katanya.

Chandra mengungkap, Perpu tersebut dinilai efektif untuk membatalkan pasal karet dalam Undang-undang ITE yang berpotensi menghambat demokrasi.

Ia mencontohkan, pada 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga meneken perpu untuk membatalkan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Editor : Ikhsan

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Kemerdekaan Adalah Hak Segala Bangsa

wali-news.com, Opini – Polisi Israel dilaporkan menyerang jemaah Muslim