Poligami, Bendera dan Ekonomi Rakyat Aceh, Mana Penting ?

Poligami, Bendera dan Ekonomi Rakyat Aceh, Mana Penting ?

0

wali-news.com, Meulaboh – Pro Kontra wacana Rancangan Qanun Poligami terus muncul ke publik, bagi sebagian menganggap hal tersebut merupakan kewajaran dilihat dari sisi ekonomi. namun, tak sedikit pula memiliki istri sah lebih dari satu itu dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.

Diyakini hal itu tidak akan kunjung usai dibahas, sama hal nya seperti pembahasan Bendera Aceh sebagai salah satu poin yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Republik Indonesia pasca penandatanganan Momerantum of Understanding (MoU) di Helsinky tahun 2005 lalu.

Pernyataan tersebut datang dari salah seorang aktivis mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI), Meulaboh, Aceh Barat, Muhammad Haris (25). Menurutnya soalan Bendera Aceh dan Ekonomi lebih penting digaungkan daripada isu Poligami yang membuat keyakinan masyarakat Aceh terhadap pemangku kebijakan mulai menurun.

“Kita melihat sejarah, bahwa Alam Peudeng itu merupakan bendera Aceh, jika itu dipentingkan dulu oleh pemerintah dan legislatif maka tentu satu masalah poin MoU selesai, ini ditambah lagi isu poligami, jadi kesannya sudah tidak asik lagi,” ujar Haris, Kamis (11/7/19).

Dirinya mengatakan, Aceh bukanlah daerah yang lupa akan sejarah, dapat dipastikan masyarakat Aceh itu sangat mengetahui bagaimana sejarah para buyutnya di masa lalu. Saat ini, Aceh haruslah menunjukkan identitasnya lebih dulu yakni lambang dan bendera.

Alangkah baik jika Alam Peudeng di sahkan segera sebagai bendera Aceh, dirinya yakin Bendera Alam Peudeung tidak akan menuai Konflik karena Alam Peudeng salah satu Bendera Kesultanan dan sudah ada sejak jaman Kerajaan Aceh.

Saat ini pemerintah sedang mengangkat isu Bendera bulan Bintang yang sejak tahun 2005 sampai sekarang tidak memiliki ijin Legalitas dari Pemerintah RI, sementara Bendera Alam Pedeung yang juga berlatar merah cerah merupakan lambang kesultana di masa dulu, sehingga sangat pantas menghiasi tiang bendera di kantor Gubernur Aceh dan DPRA sebagai Bendera sejarah Aceh.

“Bagi Pemuda di Aceh Barat cenderung suka dengan jenis bendera Alam Peudeng karena memiliki ciri khas kesultanan, dan mempunyai nilai khsus bagi rakyat Aceh, kita lihat saja sejarah dan sering merenungi bukan malah berbicara soal yang sudah di atur dalam Al Quran, Poligami itu sudah ada dalam ajaran Islam, kita ini negeri dengan terapan Syariat Islam, jadi usaikan tentang poligami, penting lagi soal lambang Aceh,” Cetus Haris geram.

Inginnya, pemerintah dan legislatif saat ini haruslah berjibaku sama-sama memperjuangkan qanun soal Alam Peudeng sebagai bendera Aceh dan melupakan soalan poligami. Kemudian masalah ekonomi, lanjutnya, sudah sewajarnya Aceh sendiri bangkit dengan hasil alamnya, seperti bagi hasil yang ditentukan dalam poin MoU Helsinky.

Menurutnya, Aceh saat ini menjadi provinsi termiskin dengan kekayaan berlimpah, hal itu disebabkan ketidak seriusan pemerintah sendiri dalam memastikan kesejahteraan rakyatnya. seandainya poin MoU itu dipastikan untuk dilaksanakan penuh, maka Aceh tidak lagi berbicara kemiskinan.

Ia pun mengajak para aktivis baik dari pemuda, mahasiswa dan LSM untuk berfikir selaras agar ke depan Aceh lebih sejahterah dari sebelumnya. “Mari kita perjuangan soalan bendera dan ekonomi rakyat Aceh, bukan isu poligami yang sudah diatur dalam Al Quran soal bagaimana penerapannya,” tutup Haris. (Red)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Hubungan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Sangat Baik Dan Harmonis

wali-news.com, Meulaboh – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan