Begini Respon Sejumlah Kalangan Terhadap RUU Omnibus Law

Begini Respon Sejumlah Kalangan Terhadap RUU Omnibus Law

0
Saat ini pemerintah sedang terus menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

wali-news.com, Makassar – Saat ini pemerintah terus menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Pro dan kontra pun tak dapat dihindari di kalangan masyarakat dalam merespon RUU tersebut.

Pewarta wali-news.com telah mewawancarai dua pihak terkait pandangannya terhadap RUU tersebut, yakni Ketua Bidang Hukum dan HAM Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan dan Barat (Badko HMI Sulselbar), Syamsumarlin serta Ketua Eksekutif Kota (EK) Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Makassar, Aldi Ardiansyah. Berikut merupakan pandangan kedua belah pihak tersebut.

Syamsumarlin, Ketua Bidang Hukum dan HAM Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan dan Barat (Badko HMI Sulselbar), berpandangan bahwa sebenarnya konsep UU Omnibus Law belum diatur dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 15/2019 juncto UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Namun demikian, pihaknya setuju bila konsep RUU Omnibus Law tersebut diterapkan demi efektivitas peraturan perundang-undangan dan membangun sistem hukum yang baik serta harus terdapat penyesuaian teori dan pengaturan yuridis sesuai pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Saya setuju ketika konsep omnibus law ini diterapkan dalam rangka efektivitas peraturan perundang-undangan dan membangun sistem hukum kita dengan catatan harus ada penyesuaian teori dan pengaturan yuridis sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan kita,” ungkapnya.

Juga, Ia melanjutkan, Pemerintah diharapkan tidak hanya terfokus pada aspek investasi dan pajak semata, namun menyasar pada berbagai aspek seperti HAM, Kepemiluan, dan sebagainya.

Terpisah, Ketua Eksekutif Kota (EK) Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Makassar, Aldi Ardiansyah, menyatakan tidak setuju terhadap RUU Omnibus Law yang dicanangkan oleh pemerintah.

Dijelaskan bahwa UU Omnibus Law dapat mengancam kesejahteraan buruh dan kehidupan rakyat kecil akan terampas.

“Sebanyak 52 Undang-Undang terkait ketenagakerjaan yang dibentuk merupakan hasil pembahasan dengan para pemodal, tidak melibatkan kaum buruh, sehingga UU itu membuat ketakutan para buruh karena UU tersebut tidak akan berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan mereka,” ucapnya.

Ia melanjutkan, capaian-capaian yang akan diperoleh dari diterapkannya UU Omnibus Law sebagaimana yang digaung-gaungkan oleh pemerintah terkesan positif. Namun ke depan UU Omnibus Law akan banyak bertentangan dengan berbagai Undang-Undang, salah satunya yaitu UU Peraturan Daerah (Perda) di mana pasal-pasal yang bertentangan dengan UU Omnibus Law akan dihapuskan.

“Selain itu, di UU Omnibus Law para buruh digaji per jam, jadi peraturan Upah Minumun Kota (UMK) tidak lagi dibutuhkan,” tuturnya.

“Jam kerja buruh jadi fleksibel sesuai dengan peraturan perusahaan, jadi nggak ada batasan jam kerja. Ini yang bisa memperbesar peluang para pengusaha berlaku sewenang-wenang,” jelasnya.

Kemudian, pihaknya juga menilai bahwa UU Omnibus Law sebenarnya sejalan dengan UU Penanaman Modal Asing di mana investasi dari negara lain dan peluang lowongan kerja bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) akan semakin besar.

“Sehingga pembentukan UU Omnibus Law itu harus terus kita kawal,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, meskipun pro dan kontra terus terjadi di kalangan masyarakat terkait urgensi pembuatan RUU Omnibus Law dan penerapannya, draf RUU Omnibus Law terkait cipta lapangan kerja dan perpajakan oleh pemerintah tetap akan diserahkan pada DPR pertengahan Januari ini.

(Tiara Ayu)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Puluhan Komunitas Pecinta Lingkungan Lampung Bersatu Bentuk Gerakan Retorika Sampah

wali-news.com, Bandar Lampung – Puluhan komunitas pecinta lingkungan Lampung