Problematika Di Tubuh KPK Dalam Tatanan Konstitusi

Problematika Di Tubuh KPK Dalam Tatanan Konstitusi

0

Penulis: L.M APRIZAL PALLEWA PUTRA S.H*

KPK lahir karena amanat reformasi, bila sekarang situasinya sebobrok ini artinya  Negara telah mengingkari cita-cita reformasi atau Negara saat ini sedang tidak baik-baik saja. Para pegawai KPK yang menjalani wawancara dalam rangka tes wawasan kebangsaan (TWK) guna alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Seyogyanya peralihan status ini merupakan mandat dari Undang-Undang KPK yang direvisi pada 2019, hal ini menurut hemat penulis mengarah pada pelemahan KPK atas dampak disahkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, selain ada ketentuan dewas dan penyadapan yang harus seizin dewas terlebih dahulu artinya ini sudah bocor halus.

Dengan perubahan Undang-Undang KPK maka seyogyanya KPK sudah tidak menjadi lembaga negara independen dan berada dibawah kekuasaan eksekutif berdasarkan adanya skema dewan pengawas dan berubahnya status pegawai KPK  menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut hemat penulis untuk ahli status tersebut maka salah satu syaratnya pegawai KPK ikut ujian tes wawasan kebangsaan (TWK), ujian tes wawasan kebangsaan dimulai bersaman dengan trendingya isu buzzer. Sedangkan terkait ruang pemberantasan korupsi dipenuhi ekstremis golongan (Taliban) yang pada fakta empirisnya ada minoritas yang suda menjadi pegawai KPK selama bertahun-tahun dengan statusnya sebagai golongan minoritas dilain sisi soal-soal tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak memuat unsur-unsur relevansinya dengan pemberantasan korupsi namun kepada pandangan-pandangan yang sifatnya politis dan privasi, hal bahaya pula bila tidak bisa jawab soal itu maka di beri stigma tidak NKRI, PANCASILA dan lain-lain.

Namun yang menjadi masalah besar atau menjadi pertanyaan penting sebanyak tujuh puluh lima (75) orang yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagian besar merupakan orang-orang yang masih memiliki kerja dalam menyelesaikan kasus kasus besar, jangan sampai hal ini diabaikan. Jadi menurut hemat penulis jika saat ini orang-orang tersebut di non jobkan karena surat keputusan (SK) keluar, apa upaya yang akan dilakukan jangan sampai hal ini menciderai Law Inforcement dalam Pemberantasa Korupsi. Sedangkan semua itu bermuara pada penegakan hukum tipikor yang diperlemah.

Serta apabila kita kaji secara komperensif setidaknya tiga (3) hal mempengaruhi penegakan hukum melalui subtansinya  yaitu undang-undang yang sudah terlaksana, strukturnya aparatnya melalui skema tes wawasan kebangsaan (TWK), dan tinggal upaya kulturnya melaui doktrin atau cuci otak Bahasa awamnya terhadap media buzzer dan oknum-oknum pemangku kepentingan. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat kita simpulkan seyogyanya diduga di tubuh KPK sedang terjadi gejolak terutama di penegakan hukumnya yang bisa jadi ini akan menciderai Law Inforcement dalam pemberantasan korupsi, jadi Negeri ini tidak akan hancur karena bencana atau berbeda tapi karena moral bejad perilaku korupsi maka kita semua agar senantiasa bergandengan tangan untuk membangun Indonesia yang bebas korupsi.    

*Penulis merupakan Direktur LBH KUBI yang berbasis di Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

DPC Permahi Babel Gelar Majelis Ilmu Bahas Amandemen Konstitusi

Pangkalpinang, Wali-News.com — Kamis  (16/9) kemarin, Dewan Pimpinan