Puluhan Buruh dan Mahasiswa Gelar Aksi Tolak Omnibus Law RUU Para Investor

Puluhan Buruh dan Mahasiswa Gelar Aksi Tolak Omnibus Law RUU Para Investor

0

wali-news.com, Bandar Lampung – Puluhan buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) Lampung lakukan aksi di Tugu Adipura untuj menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai mencederai kesejahteraan rakyat dan hanya menguntungkan para investor pengusaha (06/07/20).

Orasi oleh Ketua LMND-DN Kota Bandar Lampung, Ihsan Teja di Tugu Adipura Kota Bandar Lampung

Ketua LMND-DN Kota Bandar Lampung, Ihsan Teja menolak kebijakan pemerintah yang akan mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada 16 Juli 2020 di Gedung DPR RI Jakarta.

“Kami dari GEBRAK Lampung menolak disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang mencederai hak wewenang para buruh dan hanya menguntungkan para pengusaha,” ucap Ihsan saat melakukan orasi di Tugu Adipura.

Setelah melakukan aksi di Tugu Adipura, massa melakukan longmarch menuju ke Kantor DPD RI Provinsi Lampung untuk menyatakan sikap yang sama dan mengharap agar DPD RI dapat menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI.

Aksi di depan Kantor DPD RI Provinsi Lampung

Ditengah memanasnya aksi, Kepala Sekretariat DPD RI Provinsi Lampung, Chandra Kirana membuka ruang mediasi di Kantor DPD RI Provinsi Lampung bersama dengan 5 orang perwakilan massa.

Ketua LMND-DN Provinsi Lampung, Kristina Tia Ayu mengatakan kalau dalam mediasi tersebut, tidak terdapat perwakilan DPD RI Provinsi Lampung yang menemui massa, sehingga dengan terpaksa GEBRAK Lampung menyerahkan surat pernyataan sikap menolak RUU Omnibus Law agar segera ditandatangani oleh perwakilan DPD RI Provinsi Lampung sebelum tanggal 9 Juli 2020.

“Sekretariat DPD RI Provinsi Lampung tadi menyatakan sikap setuju untuk menolak RUU Omnibus Law, tetapi dia tidak mau menandatangani surat pernyataan sikap karena belum ada anggota DPD RI Provinsi Lampung yang lain,” ujar Kristin.

5 orang perwakilan massa menemui Kepala Sekretariat DPD RI Provinsi Lampung, Chandra Kirana di Gedung DPD RI Provinsi Lampung

Ada 12 alasan mengapa GEBRAK Lampung menolak RUU Omnibus Law,

Pertama, melegitimasi investasi perusak lingkungan, mengabaikan investasi rakyat dan masyarakat adat yang lebih ramah lingkungan dan menyejahterakan.

Kedua, penyusunan RUU Cilaka cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi masyarakat sipil, dan mendaur ulang pasal inkonstitusional

Ketiga, Satgas Omnibus Law bersifat elitis dan tidak mengakomodasi elemen masyarakat yang terdampak keberadaan seperangkat RUU Omnibus Law.

Keempat, sentralisme kewenangan yaitu kebijakan ditarik ke pemerintah pusat yang mencederai semangat reformasi.

Kelima, celah korupsi melebar akibat mekanisme pengawasan yang dipersempit dan penghilangan hak gugat oleh rakyat.

Keenam, perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat.

Ketujuh, percepatan krisis lingkungan hidup akibat investasi yang meningkatkan pencemaran lingkungan, bencana ekologis, dan kerusakan lingkungan.

Kedelapan, menerapkan perbudakan modern lewat sistem fleksibilitas tenaga kerja berupa legalisasi upah di bawah standar minimum, upah per jam, dan perluasan kerja kontrak outsourcing.

Kesembilan, potensi PHK massal dan memburuknya kondisi kerja.

Kesepuluh, membuat orientasi sistem pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja murah.

Kesebelas, memiskinkan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan anak, difabel, dan kelompok minoritas keyakinan, gender, dan seksual.

Keduabelas, kriminalisasi, represi, dan kekerasan negara terhadap rakyat, sementara negara memberikan kekebalan dan keistimewaan hukum kepada para pengusaha.

Editor : Ikhsan

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Pemkot Metro Daring Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020

wali-news.com, Metro Lampung – Walikota Metro Achmad Pairin,