Quo Vadis Transisi Energi Indonesia, Sebuah Pandangan Pragmatis (Bagian I)

Quo Vadis Transisi Energi Indonesia, Sebuah Pandangan Pragmatis (Bagian I)

0
Andri Yanto (Ist.)

Penulis: Andri Yanto*

Geoff Hiscock, penulis buku Earth Wars, mengawali jabaran panjang dalam bukunya dengan menuliskan empat unsur paling fundamental dalam peradaban umat manusia, yakni pangan, air, logam, dan energi. Keempatnya, adalah kebutuhan dasar, dan menentukan arah pembangunan dalam kehidupan berbangsa. Berkomparasi dengan pemikiran Pierre Bourdieu, keempat unsur ini dapat diiriskan sebagai modalitas, pilar, penyokong utama dalam merekonstruksi ‘posisi terkonsentrasi’, titik dimana suatu negara berada diantara negara lain. Negara dengan penguasaan pangan, air, logam, dan energi terbesar, secara mutatis juga akan (dan adalah) negara-negara paling berdaya. Era kontemporer saat ini, mengerucutkan salah satu dari keempat unsur fundamental itu berada pada momentum kritis, diujung tanduk dalam bahasa populer, yakni unsur energi.

Pertumbuhan populasi penduduk dunia yang senantiasa meningkat menuntut kita untuk semakin giat mencari alernatif sumber energi terbarukan. Pada tahun 1650, populasi dunia mencapai 0.5 juta dengan laju pertumbuhan mendekati 0.3% per tahun. Pada 1950, populasi telah berkembang menjadi 2.5 miliar, menjadi 3.6 miliar ada 1970, dan 6 miliar pada tahun pertama abad ke-21. Pada 2015, populasi dunia telah mencapai 7.2 miliar, dan diprediksi akan menjadi 9 miliar pada 2050.

Berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan penduduk, ketersediaan energi sumber daya alam non-renewable yang selama ini menjadi tulang punggung industri dan pembangunan, semakin menipis. Ketersediaan secara global, minyak bumi tersisa 1195 triliun barrel, akan terpakai dengan estimasi 43 tahun. Batubara, tersisa 1316 triliun ton, dan gas alam sebanyak 144 triliun m3 yang diperkirakan hanya mampu digunakan tidak lebih dari 62 tahun. Bahkan dengan belum mempertimbangkan dampak lingkungan dan emisi karbon, transisi energi tetap tidak bisa dihindari.

Secara meluas, kebutuhan dasar akan transisi energi memang bukan tanpa alasan. Permasalahan perubahan iklim yang mengancam dan menunjukan inklinasi sepanjang tiga dekade terakhir, akibat meningkatnya kredit karbon di atmosfer, adalah bentuk nyata dari skenario batas daya dukung lingkungan. Kenaikan rata-rata suhu global yang diprediksi akan mencapai 2,7O pada 2100 menandai punahnya sebagian besar biota laut, kekeringan, dan mencairnya es di kutub yang mempercepat kerusakan massif di permukaan bumi.

Emisi karbon global mengalami lonjakan yang signifikan sebesar 90% sejak tahun 1970. Berdasarkan data yang dirilis IPCC, kontribusi terbesar dalam naiknya emisi karbon global berasal dari emisi pembakaran bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik dan industri, dengan angka sumbangan 46%. Sementara sisanya, diisi oleh penggunaan lahan, deforestasi, dan agrikultur sebesar 24%, serta faktor alam dan kebakaran lahan hutan. Seiring pertambahan populasi dan ketergantungan akut pada teknologi yang dimotori oleh energi, jumlah pemanfaatan energi nyaris mustahil untuk dikurangi. Hal ini, menunjukan kecenderungan semakin meningkatnya gas rumah kaca dan pencemaran alam demi pemenuhan hajat hidup manusia.

Beban berat masyarakat modern yang sangat bergantung pada kapasitas elektrifikasi, lantaran hampir setiap aspek kehidupan saat ini berjalan dengan dukungan energi listrik, menghasikan momentum dilematis dalam progres dan bisnis energi dunia. Disatu sisi, eksploitasi lingkungan untuk pengambilan sumber daya alam, terutama batubara, minyak bumi, dan gas alam telah berdampak demikian signifikan, baik akibat penggalian, pengeboran, maupun pencemaran hasil pembakaranya. Sementara itu, kebutuhan masyarakat juga tidak bisa dikurangi, apalagi dihentikan. Solusi, yang pasti akan terjadi, mau tidak mau, adalah dimulainya transisi energi, penyediaan elektrifikasi dari sumber energi alternatif yang tersedia dengan tingkat teknologi, pengetahuan, dan modalitas ekonomi saat ini.

Bagi Indonesia, permasalahan energi juga merupakan beban berat bagi pembangunan nasional. Dengan total populasi mencapai 275 juta jiwa paduduk pada 2021, jumlah konsumsi energi listrik Indonesia masih jauh dibawah standar internasional, dan negara-negara lainya. Konsumsi listrik perkapita di Indonesia saat ini, masih berada pada poin 0.47 ton setara minyak (TOE) dari nilai ideal 0.8-0.9 TOE dengan perhitungan pemenuhan kebutuhan energi listrik rata-rata masyarakat Indonesia. Selain itu, data  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga menunjukan bahwa konsumsi listrik perkapita dalam satuan kilo Watt hour (kWh) masih berada ditaraf 1.112 kWh pada 2020, dari nilai ideal 2800-3200 kWh. Sebagai perbandingan, Malaysia telah memenuhi angka 4.886 kWh di tahun yang sama.

Selain ketertinggalan dari segi kuantitas, bauran energi nasional di Indonesia juga masih didominasi oleh sumber daya konvensional non-renewable, yakni batubara, minyak bumi, dan gas alam. Ketiganya, adalah sumber terbesar emisi gas rumah kaca, pencemaran atmosfer, dan kerusakan alam akibat pertambangan masif. Merujuk pada sumber data yang sama, DEN menguraikan bahwa bauran energi nasional pada akhir 2021 terdiri atas 38,0% batubara, 31,2% minyak bumi, 19,3% gas alam, dan hanya 11,5% EBT. Bauran ini berdampak signifikan pada total pelepasan emisi karbon yang semakin meningkat dan mengancam keberlanjutan alam serta gagalnya capaian SDGs 2030 yang semula telah diantisipasi dengan prinsip no one left behind (tidak ada tujuan yang tertinggal/gagal).

Secara singkat, pentingnya memulai transisi di Indonesia bukan lagi dalam rangka membangun pondami pembangunan di masa mendatang, namun juga sebagai usaha mengejar ketertinggalan bangsa ini dalam progres pembangunan. Dari segi kuantitas, rendahnya elektrifikasi di Indonesia, yang ditunjukan dengan rata-rata konsumsi listrik per-kapita, berdampak pada terhambatnya progres industrialisasi dan investasi ekonomi. Akibat ikutanya, mayoritas produk industri yang dibutuhkan dalam negeri, terutama alat-alat elektronik, kendaraan, dan mesin, harus diimpor dari luar negeri. Padahal, sumber daya yang dimiliki Indonesia, dapat memenuhi kebutuhan nasional bila industrialisasi berjalan dengan ideal. Terbatasnya pasokan dan ketersediaan energi, adalah batasan nyata dalam pembangunan.

Selain itu, masalah lain yang dihadapi Indonesia adalah dari segi kualitas. Dengan 88% bauran energi nasional yang disuplai dari fossil, progres energi ‘hijau’ tanah air masih jauh panggang dari api. Kalimantan, calon tapak ibukota baru, adalah juga wilayah paling terdampak penambangan batubara. Wajah dan ‘aurat’ negara yang seharusnya dibanggakan karena kehijauan hutanya, kini harus terbisu dengan fakta eksploitasi besar-besaran emas hitam yang harus terus dibakar demi mengongkosi pengapian pembangkit listrik negeri ini. SDGs 2030, tersisa 8 tahun lagi, dan Indonesia belum menunjukan perbaikan emisi, malah terjadi sebaliknya.

Sebagai bentuk antisipasi agar SDGs tidak menjadi bualan diatas kertas, pemerintah telah melakukan berbagai upaya lanjutan. Perjanjian Paris, yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU Nomor 16 Tahun 2016, menetapkan komitmen pemerintah Indonesia dan negara-negara di dunia untuk menekan laju pemanasan global dibawah 1,5% pada 2010, bahkan dilengkapi pula oleh konsepsi Net Zero Emission pada 2060. Beberapa komitmen baru ini, sebenenarnya telah menegaskan tugas pokok dan kesadaran pemerintah akan pentingnya memulai langkah baru, memulai transisi energi di Indonesia, sesegera mungkin.

Meski tentu saja, transisi bukan perkara sederhana lantaran harus memperhitungkan kompleksitas multifaktor dalam pemilihan calon energi pengganti dan mekanisme suksesinya. Oleh karenanya, dalam tulisan bagian dua, penulis akan menjabarkan secara lebih spesifik, kriteria tepat energi baru dan terbarukan dalam menggantikan energi konvensional, dan jenis energi yang paling potensial serta implementatif di Indonesia. Pambangunan, adalah upaya kolektif, dan transisi energi, harus diperjuangkan bersama, untuk kepentingan bersama pula.

Viva Justisia!

*Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Urgensi Partisipasi Publik dan Jaminan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pembahasan RKUHP

Oleh: DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Babel