Oktober 27, 2021
hukum

hukum

Kabar Daerah
Pangkalpinang, Wali-News.com – Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia (LBH KUBI) resmi melantik pengurus dan tenaga paralegalnya pada Senin (12/7) di Kota Pangkalpinang. Pelantikan tersebut juga menandakan ...
0

LBH KUBI Surati Polda Babel Atas Ketidakpastian Hukum Penangananan Perkara  Dugaan Pemerkosaan Penyandang Disabilitas Di Belinyu Kab. Bangka
Pangkalpinang, Wali-News.com – Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia (LBH KUBI) selaku kuasa hukum dari korban penyandang disabilitas (tunarungu dan tunawicara) dugaan  kasus pemerkoasaan, membuat pengaduan masyarakat ...
0

Problematika Sanksi Hukuman Mati Terhadap Koruptor
Penulis : L.M APRIZAL PALLEWA PUTRA S.H* Koruptor merupakan kata yang tidak asing lagi kita dengar di telinga hampir dari setiap golongan masyarakat mengetahui apa itu korupsi walaupun ...
0

Perbuatan Ke-6 Warga Kenanga Tidak Memenuhi Unsur Delik
Penulis : L.M APRIZAL PALLEWA PUTRA S.H (Direktur LBH KUBI) Sebagai generasi penerus bangsa berpendapat merupakan hal yang melekat di zaman sekarang dimana kebebasan berpendapat semakin di perrmudah, ...
0

Pentingnya Memahami Konstitusi Kebebasan Berekspresi Di Indonesia
Penulis : L.M APRIZAL PALEWA PUTRA S.H* Manusia memiliki hak yang melekat dalam dirinya dan hak tersebut merupakan fitrah dari Allah SWT, hak yang melekat pada setiap orang ...
0

Permahi Babel Bersama Aktivis Hukum Soroti Permasalahan Penegakan Hukum Pertambangan
Pangkalpinang – Pertambangan merupakan salah satu sektor utama penggerak perekonomian di Prov. Kep. Bangka Belitung (Babel). Namun demikian, tidak jarang penegakan hukum di sektor tersebut masih mengalami permasalahan. ...
0

Permahi Babel Sorot Tuntutan Dalam Kasus Hukum Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan
Pangkalpinang – Perkembangan kasus hukum penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan mengundang polemik. Pasalnya, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada kedua terdakwa—Rahmat Kadir Mahulette dan Rony ...
0

Masih Banyak “PR” Pemerintah Sebelum RUU Omnibus Law Disahkan
Konsep omnibus dalam sebuah peraturan perundang-undangan saat ini diposisikan sebagai hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) yang diharapkan akan menjawab atau menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Saat ...
0

Permahi Babel Sepakat Keputusan Pemerintah Untuk Menolak Memulangkan WNI Eks ISIS
Pangkalpinang – Keputusan pemerintah yang menolak untuk memulangkan WNI eks ISIS mendapat dukungan dari DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Babel. Menurut Permahi Babel, keputusan tersebut sudah sesuai ...
0