Terkait Korupsi PDKS, Kejati Kembali Periksa Darmili

Terkait Korupsi PDKS, Kejati Kembali Periksa Darmili

0
Kepala Seksi Penegakan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejaksaan Tinggi Aceh, Amir Hamzah
wali-news.com, Banda Aceh – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh kembali periksa mantan bupati Simeulue Darmili bersama istrinya di Kejati Aceh, Banda Aceh, Senin (17/4)
Kali ini Darmili  tidak diperiksa sendirian, istrinya Afridawati yang juga wakil bupati terpilih Kabupaten Simeulu juga diperiksa sebagai saksi, pemeriksaan ini terkait status tersangka mantan Bupati Simuelu itu  dalam perkara dugaan korupsi Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2002-2012 dengan indikasi awal kerugian Rp 51 miliar dari jumlah penyertaan modal Rp 227 miliar dari APBK.
Kepala Seksi  Penegakan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Penkum & Humas), Amir Hamzah mengatakan, tim penyidik sudah menetapkan  Darmili dengan status tersangka sejak 18 Maret 2016.
“Hari ini yang bersangkutan kembali kita periksa untuk kedua kalinya, selain Darmili kita juga memeriksa isteri dan anaknya, namun sang anak tidak bisa hadir lantaran istrinya sedang melahirkan,” terang Amir.
Dikatakannya walau sudah ditetapkan sebagai tersangka,  hingga saat ini Darmili masih menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue karena memang tidak dilakukan penahanan.
“Hingga saat ini masih satu tersangka yang sudah kita tetapkan. Kita belum bisa pastikan apakah ada tersangka lain atau tidak, karena itu tergantung dari hasil pemeriksaan,” ujar Amir.
Amir menjelaskan,  PDKS merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan mencapai 5.000 hektare pada dua lokasi, kawasan pegunungan Kecamatan Teupah Selatan dan Teluk Dalam. Pada tahun 2012 operasional PDKS  dihentikan oleh pemkab setempat karena tidak berdampak postif bagi kemajuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Simeulue meski telah menghabiskan anggaran Rp 227 miliar sejak  tahun 2002.
Kemudian lanjutnya pada awal  2013 pemkab setempat mengambil kebijakan baru dengan melakukan kerja sama operasional dengan perusahaan swasta untuk mengelola PDKS.
“Yang kita Usut adalah dugaan kerugian negara sejak pendirian PDKS hingga 2012, ” katanya.
Amir juga mengungkapkan,  kasus ini sudah ditangani penyidik sejak tahun 2015, beberapa saksi sudah dimintai keterangan, termasuk mantan direktur PDKS, M Yazid dan beberapa petinggi yang ikut dalam pengelolaan asset daerah Simeulue tersebut.
” Untuk saksi,  penyidik sudah memeriksa beberapa saksi yang berkaitan dengan PDKS sejak pertama didirikan tahun 2002 maupun saat dihentikan operasionalnya sebelum dilakukan kerja sama operasional (KSO) pada 2012,” pungkasnya.

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Nekat Melintasi Perbatasan Untuk Mudik, 22 Orang Diswab Antigen, 1 Reaktif

Wali-news.com, Aceh Tamiang – Petugas gabungan yang terdiri