Terkait Penundaan Pilkada 2022 oleh KIP Aceh, Begini Kata Hendri Yono

Terkait Penundaan Pilkada 2022 oleh KIP Aceh, Begini Kata Hendri Yono

0

Wali-News.com, Banda Aceh — Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk melakukan penundaan seluruh tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Provinsi Aceh tahun 2022, hal itu sebagaimana tertuang dalam keputusan KIP Aceh Nomor 1/PP.01.2-Kpt/II/Prov/I/2021

Menanggapi itu, Ketua DPP PKPI Aceh yang juga Sekretaris Komisi III DPRA, Hendri Yono, S.Sos, M.Si saat dimintai tanggapannya pada Sabtu (3/4/2021) mengatakan, alasan ketiadaan anggaran karena Pemerintah Aceh tidak melakukan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA) antara Pemerintah Aceh dengan KIP Aceh meskipun sudah dijadwalkan pada 1 April 2021 disebabkan belum ada persetujuan dari Pusat untuk menyelenggarakan Pilkada pada 2022 tidak boleh menjadi alasan utama.

Menurutnya, Pemerintah Aceh bersama DPRA harus melakukan lobi kepada Pemerintah Pusat agar pilkada pada tahun 2022 bisa diselenggarakan

“Apa yang di putuskan oleh KIP sudah tepat, saya menyarankan kepada gubernur selaku kepala Pemerintahan Aceh bersama pimpinan DPRA meminta kejelasan ke Pemerintah Pusat baik Presiden, mendagri dengan melakukan lobi juga ke DPR-RI, tanpa ada upaya ini bisa gagal pilkada di 2022.” Ujar Hendri Yono

Hendri Yono mengatakan, jika dirinya sependapat Pilkada dilaksanakan pada tahun 2022 karena itu menyangkut marwah Aceh sebagaimana yang telah diamanahkan dalam UUPA

“Merujuk ke UUPA tahun 2006 Pilkada dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dapat kita pahami di Aceh ada aturan khusus dan kita pertahankan”. Kata anggota DPRA dari Dapil 9 tersebut.

Oleh sebab itu, dirinya menyarankan agar tim bersama antara DPRA dan Pemerintah Aceh harus segera dibentuk.

Memang di tingkat provinsi, kata Hendri Yono, semua Partai Nasional yang ada di Aceh sudah dilakukan komunikasi dan lobi oleh Komisi I DPRA dengan mendatangi langsung kantor DPD partai masing-masing, namun menurutnya, itu semua belum cukup dan diperlukan upaya lobi kepada Pemerintah Pusat melalui pembentukan tim khusus.

“Kita berharap berjuang harus bersama-sama lah kedepan”. Minta Hendri Yono

Ketika ditanyakan apakah selama ini sudah ada upaya pembentukan tim bersama antara Pemerintah Aceh dan DPRA untuk melakukan lobi kepada Pemerintah Pusat? Hendri Yono mengaku jika selama ini belum ada tim bersama yang dibentuk khusus untuk itu.

Bahkan, kata Hendri Yono, selama ini rapat – rapat terkait pelaksanaan Pilkada pada tahun 2022 Pemerintah Aceh hanya diwakili oleh staf ahli Gubernur.

“Nampaknya belum ada, selama ini di wakili staf Ahli”. Ujarnya

Makanya, kata Hendri Yono, persoalan ketiadaan anggaran itu bisa diatasi karena anggaran pelaksanaan Pilkada pada tahun 2022 memang sudah dialokasikan dalam pos Bantuan Tidak Terduga, jika Pemerintah menyetujui Pilkada di Aceh pada tahun 2022 maka anggaran tersebut juga bisa cairkan

“Anggarannya memang sudah ada dalam pos Bantuan Tidak Terduga (BTT). Sekarang yang wajib di perjuangkan persetujuan pusat”. Pungkas Hendri Yono. [MM]

Editor : Muslim

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Komisi III DPR RI Kunjungi Mapolda Aceh, Ada Apa

Wali-news.com, Banda Aceh – Kapolda Aceh Irjen Pol.