Usman Lamreung : Awasi Realisasi Hibah Dana Bansos 9,5 M

Usman Lamreung : Awasi Realisasi Hibah Dana Bansos 9,5 M

0

Wali-News, Banda Aceh – Bantuan hibah dana recofusing APBA 2020 kepada 100 Organisasi Kepemudaan (OKP), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi kemahasiswaan di Provinsi Aceh oleh Pemerintah Aceh mendapat sorotan dari pengamat politik Universitas Abulyatama, Usman Lamreung. Jumat (15/2021)

Besaran dana hibah kepada lembaga-lembaga tersebut dialokasikan sebagai bagian dari penanganan Covid-19. Nilainyapun bervariasi, mulai dari puluhan juta rupiah hingga Rp 100 juta dengan nilai total mencapai Rp 9.5 milyar.

Dana hibah tersebut ditetapkan melalui SK Gubernur Aceh Nomor: 426/1675/2020, tentang Penetapan Penerima dan Besaran Dana Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh Tahun 2020.

Usman Lamreung, mempertanyakan bagaimana mekanisme penentuan kriteria OKP/ORMAS/ORMWA sebagai penerima bantuan hibah tersebut dan seperti apa bentuk realisasi programnya.

“Apakah ada pengawasan dan evaluasi, atau dana hibah tersebut bebas digunakan oleh lembaga-lembaga tersebut?” Tanya Usman.

Menurutnya, Pemberian dana hibah bansos ini harus merujuk pada kriteria kebijakan recofusing yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial (social savety net).

Oleh karenanya, Usman mempertanyakan bantuan dana hibah untuk 100 OKP, Ormas dan Ormawa masuk dalam tiga kategori tersebut atau tidak.

“Apakah dalam penentuan tersebut diberikan ada lobi-lobi dan komisi alias bungong jaroe?” Sindir Usman

Oleh sebab itu, Usman meminta Pemerintah Aceh untuk memberikan klarifikasi agar bantuan dana hibah kepada lembaga-lembaga tersebut secara trasparan, akuntabel dan sesuai dengan output yang diharapkan sehingga bukan hanya sebagai serapan anggaran belaka.

Usman mewanti-wanti, agar realisasi program tersebut harus benar-benar diawasi dengan baik, karena hal itu menyangkut dana publik yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jangan sampai penggunaan dana tersebut tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan tiga keteria kebijakan recofusing Covid-19 dan tidak bermamfaat pada masyarakat, maka sudah sepatutnya, ada penjelasan dari pemerintah Aceh.” Jelasnya.

Usman menduga, pemberian dana hibah i oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah merupakan bagian dari investasi politik yang dibungkus dana hibah. Sebabnya, sebagian besar lembaga penerima merupakan organisasi yang berafiliasi dengan partai politik tertentu tak terkecuali partai pimpinan Nova Iriansyah sendiri.

“Banyak juga organisasi atau lembaga bagian dari underbow partai politik penguasa”. Tutupnya.(M.A.L.A)

Editor : Chairan Manggeng

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Sasar Generasi Muda Agar Lebih Paham Adat, Ini Strategi MAA

Wali-News.com, Banda Aceh – Ditengah derasnya arus globalisasi