UU OBL Cipta Kerja Disahkan, Begini Tanggapan Wakil Ketua Komisi II DPRD Pangkalpinang

UU OBL Cipta Kerja Disahkan, Begini Tanggapan Wakil Ketua Komisi II DPRD Pangkalpinang

0
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang Rio Setiady

Pangkalpinang – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiay menanggapi pengesahaan UU Omnibus Law yang disahkan oleh DPR RI beberapa hari yang lalu

Dengan masifnya penolakan baik dari seluruh lapisan masyarakat terhadap UU Omnibus law tersebut, pria yang akrab disapa Bang Rio tersebut berharap agar undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI tersebut untuk dibatalkan karena berpotensi melahirkan hukum yang kontrversial

“Kita berharap UU Omnibus law yang disahkan oleh DPR RI untuk dapat dibatalkan, karena seluru begitu besar penolakan dari masyarakat, baik dari kalangan buruh, pekerja, akademisi, dan mahasiswa, tentu artinya ini berpotensi melahirkan produk hukum yang kontroversial” ujar Rio, Senin (12-10-2020).

Rio juga menyampaikan bahwa sejak awal undang-undang Omnibus Law tersebut telah menimbulkan kegaduhan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, rio menegaskan bahwa seluruh masyarakat mendesak agar undang-undang tersebut dapat dianulir menggunakan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (PERPPU).

“Sejak awal OBL Cipta Kerja memang sudah mengundang kegaduhan yang luar biasa, maka tentu wajar jika masyarakat ingin agar undang undang tersebut dapat dianulir dengan menggunakan peraturan presiden pengganti undang undang” sambung Rio

Rio juga menyarankan agar pemerintah pusat dapat berkonsultasi terhadap kelompok masyarakat seperti ormas serikat akademisi, ataupun mahasiswa sebelum membahas undang undang yang melibatkan banyak pihak, supaya dapat meminimalisir gesekan.

“Saya menyarankan kepada pemerintah pusat, sebelum membahas undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti OBL ini, Ada baiknya melakukan konsultasi atau mendengar pendapat kepada kelompok masyarakat seperti ormas serikat akademisi dan mahasiswa, agar ketika disahkan gesekan antara kelompok tidak begitu besar seperti hari ini.” Imbuh Rio.

Rio juga meyakini bahwa pewakilan rakyat hari ini tidak memperdulikan penolakan masyarakat terhadap undang-undang tersebut. Ironisnya, hampir di seluruh kota besar di Indonesia melakukan penolakan terhadap pengesahan undang-undang tersebut.

“Kalau kita melihat anggota dewan hari ini tampak sekali tidak mempedulikan penolakan yang kuat dari masyarakat, padahal jelas di hampir seluruh kota besar di Indonesia ngomong penolakan terjadi,Artinya masyarakat sebetulnya menolak disahkannya undang undang ini” tegas Rio.

Rio juga menegaskan bahwa hingga saat ini aksi penolakan dari UU Omnibus Law dari seluruh masyarakat di  Bangka Belitung (Babel) belum selesai, mengingat besok akan diberlangsungkan aksi yang lebih besar. Oleh karena itu, Rio berharap agar aksi tersebut dapat direspon oleh pemerintah pusat untuk meminimalisir gesekan antara pemerintah dan masyarakat.

“Kita melihat sampai dengan hari ini aksi kan belum selesai, bahkan di Bangka Belitung saya mendapatkan informasi besok akan ada aksi yang lebih besar lagi, tentu ini artinya perlu direspon oleh pemerintah pusat, jangan sampai gesekan seperti ini dibiarkan berlanjut sehingga menyebabkan suasana di daerah kita tidak kondusif,”harap Rio. (Fj/WN)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Dugaan Pelanggaran Dalam Pilkada Beltim 2020, LBH KUBI: Unsur Delik Tindak Pidana Menghasut Tidak Terpenuhi

Pangkalpinang, Wali-News.com – Dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan