Walhi Lampung : Demo Mahasiswa Berujung Polisi, Kampus Seharusnya Menyelesaikan Secara Demokratis dan Akademik

Walhi Lampung : Demo Mahasiswa Berujung Polisi, Kampus Seharusnya Menyelesaikan Secara Demokratis dan Akademik

0

wali-news.com, Bandar Lampung – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung turut menyayangkan tindakan tindakan pihak kampus Universitas Bandar Lampung (UBL) yang melaporkan mahasiswanya karena melakukan aksi untuk meringankan UKT di masa pandemi.

Sebagai Lembaga yang juga konsen terhadap isu Hak Asasi Manusia (HAM ) dan demokrasi WALHI Lampung menyayangkan hal tersebut. Irfan Tri Musri, Direktur Eksekutif WALHI Lampung mengatakan bahwa hal tersebut malah tidak mencerminkan bahwa kampus yang mestinya sebagai ranah yang demokratis dan harusnya menghargai kebebasan berpendapat sebagaimana pada pasal 28 UUD 1945, malah mempolisikan mahasiswanya sendiri. Seharusnya bisa mengedepankan langkah-langkah demokratis dan akademik. Ibarat ayah kandung yang mempolisikan anak kandungnya, mahasiswa yang memprotes dan menuntut untuk diturunkan SPP itu kan punya hak juga apalagi di masa pandemi seperti ini berdampak pada kondisi perekonomian orang tua dari mahasiswa, banyak mahasiswa yang kesulitan untuk membayar SPP karena ekonomi yang sulit.

Apalagi dugaan tindak pidana yang dilaporkan pihak kampus terkait penghasutan dan pelanggaran Undang-undang karantina pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan seakan-akan kampus menutup pintu untuk menyelesaikan masalah ini secara humanis dan laporan tersebut terkesan dipaksakan.

“Kampus seharusnya menyelsaikan permasalahan ini secara internal bukan malah mempolisikan mahasiswanya sendiri dan bertindak secara represif”, ujar Irfan.

Kampus kan sebagai wadah pendidik untuk mahasiswa dan juga sudah tertuang di Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Lebih baik kampus membina mahasiswa tersebut dan duduk bersama terkait permasalahan ini, kemudian cabut laporan pihak kampus terhadap mahasiswanya yang dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung.

Sebagaimana diberitakan di beberapa media terkait dengan pihak  kampus UBL yang telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan terkait biaya kuliah di masa pandemi seharusnya pihak kampus tetap lapang dada menerima aksi dan menerima kegiatan yang bersifat demokratis yang dilakukan oleh mahasiswa karena mahasiswa juga tetap punya hak untuk menyampaikan aspirasi dan suaranya.

“Jangan juga alasan pandemi dan protokol kesehatan justru dijadikan legitimasi oleh pihak kampus untuk mengkriminalisasi mahasiswa,” tegas Direktur WALHI Lampung.

Padahal aksi protes yang dilakukan mahasiswa di lampung baik di lingkup kampus maupun diluar kampus bukan kali ini terjadi di masa pandemi. Pada bulan agustus 2020 mahasiswa bersama buruh melakukan aksi tolak RUU Cipta Kerja di Kantor Gubernur Lampung, kamudian dilaknjutkan dengan aksi mahasiswa lampung yang melakukan rangkaian aksi tolak UU Cipta Kerja pada 7 oktober 2020 dan yang terbaru yaitu aksi mahasiswa Politeknik Negeri Lampung yang menuntut keringanan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) kepada pihak kampus pada 11 februari 2021 di Kampus Polinela.

Selain itu juga diharapkan juga pihak kampus UBL untuk mencabut pelaporannya atas hal tersebut karena hal itu merupakan hal yang tak seharusnya dilakukan oleh pihak kampus yang melaporkan mahasiswanya. UBL sebagai kampus yang diklaim telah mencetak banyak kader aktivis pergerak dan juga kampus yang menjadi saksi atas tewasnya 2 mahasiswa unila dalam aksi tolak Undang-Undang Darurat tahun 1999 seharusnya dapat lebih demokratis dan anti kritik. (Rls)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

KPPU Putuskan Lion Air Group Lakukan Praktek Diskriminasi Dalam Penjualan Kapasitas Kargo Barang

wali-news.com, Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)