WALHI Minta KLHK Segera Realisasikan Pemindahan Kantor BBTNGL ke Aceh

WALHI Minta KLHK Segera Realisasikan Pemindahan Kantor BBTNGL ke Aceh

0
Desa Lesten, Gayo Lues yang akan dibangun PLTA Tampur. Photo: Trubus id

Wali-news, Banda Aceh – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera merealisasikan pemindahan Kantor Balai Besar Taman NasIonal Gunung Leuser (BBTNGL) ke Aceh. Pemindahan dinilai guna memudahkan kordinasi antara Pemerintah Aceh dan BBTNGL dalam melindungi, melestarikan serta memamfaatkan berbagai keanekaragaman hayati di BBTNGL.

” Ini kita sampaikan atas pertimbangan bahwa 80 persen dari luas wilayah TNGL berada di Aceh,” Kata Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur, Jumat (03/07/20).

Menurutnya pemindahan juga akan memudahkan kordinasi aspek hukum penanganan kasus di Kawasan Ekosistem Lauser (KEL) oleh Kepolisian. Tak hanya itu, pemindahannya juga memudahkan pengawasan maupun pengelolaan TNGL secara komprehensif dan efisien.

” Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Tataruang, fungsi utama keberadaan TNGL harus menjadi perhatian Pemerintah Aceh bersama pihak strategis. Perhatian ini menyangkut pertama, perlindungan penyangga kehidupan, kedua, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati,” Kata M Nur.

Pemanfaatan secara Lestari Kata M Nur, menjadi usaha pendayaguna kawasan ekosistem leuser sesuai prinsip pemanfaatan hasil hutan secara berkesinambungan tanpa mengurangi potensinya dalam jangka waktu panjang. Selain Undang-Undang tersebut lanjut M Nur, melalui Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006, Pemerintah pusat juga menugaskan Pemerintah Aceh untuk mengelola KEL di wilayah Aceh.

“Ini sesuai di Pasal 150 ayat (1) dikatakan Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk pelindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari,” ungkap M Nur.

Lebih lanjut kata M Nur pemindahan Kantor BBTNGL juga untuk mendukung agenda jangka panjang keberlanjutan KEL. Pemindahannya juga penting untuk menunjukan kemampuan Pemerintah Aceh mengelola KEL secara bijak sesuai fungsinya.

“Karena bencana ekologis, kasus konflik satwa manusia, konflik kepentingan ruang dan KEL menjadi perhatian semua kita. Tentu pengakuan UNESCO ditahun 2004 lalu telah memberikan peluang bagi Pemerintah Aceh untuk berkoordinasi lebih lanjut terkait cara pikir program dan strategis lainnya. Ini menyangkut komitmen dan kemampuan Pemerintah itu sendiri,” Ujar M Nur.

Pihaknya kata M Nur juga menuntut perbaikan system pengelolaan KEL secara utuh melalui proses pemindahan Kantor BBTNGL. Pemindahan tersebut kata dia sekaligus bentuk ujian bagi pemerintah Aceh menunjukkan kemampuannya . ” Ini pekerjaan yang mudah, mana mungkin mampu kelola kawasan yang begitu besar, 2,2 juta hektare, jika memindahkan kantor saja tak mampu,” pungkasnya.

Sebelumnya permintaan pemindahan BBTNGL yang kini berkantor di Provinsi Sumatera Utara telah dilayangkan pemerintah Aceh dengan menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Permintaan tersebut diantarannya disampaikan melalui surat nomor 522/23293 tanggal 22 Oktober 2015. Permintaan kedua melalui surat No 011/3517 tentang Penetapan Kembali Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser tanggal 25 Februari 2017.

Permintaan ketiga disampaikan melalui surat bernomor 522/9160 tanggal 1 Juli tahun 2020 dan diperkuat melalui surat Ombusman Kantor Aceh No.0071/SRT/0037.2017/BNA-01/IV/2017 yang menyikapi Laporan WALHI Aceh tanggal 23 Februari 2017 tentang permintaan pemindahan kantor BBTNG dari Medan ke Aceh.(Win/ril)

Editor Arman

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Enam Nelayan Aceh Selatan Dilaporkan Hilang

Rumah di Aceh Selatan tertimpa pohon tumbang akibat angin kencang, Senin (03/08/20). Photo: Dok BPBD Aceh Selatan