WALHI Minta Pemerintah Serius Hentikan Pertambangan illegal dalam kawasan hutan lindung

WALHI Minta Pemerintah Serius Hentikan Pertambangan illegal dalam kawasan hutan lindung

0


Wali-news, Banda Aceh– Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh mendesak pemerintah Aceh, dan Pemerintah Aceh Barat, untuk melakukan pengawasan terhadap praktek pertambangan emas ilegal dikawasan Kuala Anoe, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat.

Berikut di sampaikan oleh Eksekutif Direktur, WALHI Aceh, Muhammad Nur, Rabu (09/09/2020) di Banda Aceh.

Menurutnya, Lokasi pertambangan illegal tersebut berada dalam kawasan hutan lindung dan merusakan bantaran sungai woyla – seunagan.

Praktek dari penambangan emas illegal di Aceh Barat, Kecamatan Sungai Mas berada pada DAS Woyla yang merupakan bagian dari Wilayah Sungai (WS) Woyla – Bateue.

Kembali jelas Muhammad, Kawasan Krueng Woyla melintasi Gampong Tutut Dan Lancong memiliki potensi sumber emas. Dalam pasal 23 dan pasal 24 Qanun Aceh Barat No.1 Tahun 2013 Tentang RT RW Kabupaten Aceh Barat disebutkan Kawasan Krueng Woyla – Seunagan.

Daerah tersebut merupakan kawasan lindung wilayah sungai, sebagai kawasan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya alam dan pengendalian daya rusak air, Jelasnya.


Meskipun telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, fakta di lapangan telah terjadi pertambangan emas ilegal di kawasan tersebut.

Di tambahkan, Aktivitas pertambangan ilegal merupakan pelanggaran Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Aktifitas pertambangan ilegal juga melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Semua praktek pertambangan harus memiliki izin dan harus sesuai dengan kebijakaan rencana tata ruang daerah serta perundang-undangan yang berlaku.


Dalam hal ini, meskipun dari pihak pemerintah Aceh Barat sudah melakukan himbauan atau larangan terkait dengan pertambangan illegal, pada kenyataannya aktifitas pertambangan masih terjadi dan memasuki alat berat dalam kawasn hutan lindung, Terang ketua WALHI.

Akan tetapi hingga saat ini tidak ada penindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh supaya kegiatan pertambangan illegal tidak lagi terjadi dalam kawasan hutan lindung.


Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 17 (1) Setiap orang dilarang, huruf a), membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, Tegas Muhammad Nur.(Red-)

Editor : Nurmala

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Penderita Covid-19 Aceh : 1.408 Orang Sembuh dan 2.052 Orang dalam Perawatan

Wali-news, Banda Aceh—Penderita Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Aceh