51% Saham Freeport, Resmi di Kuasai Pemerintah Indonesia

51% Saham Freeport, Resmi di Kuasai Pemerintah Indonesia

0

wali-news.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum (Persero) resmi membeli sebagian saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Dengan demikian, kepemilikan saham Indonesia atas PTFI meningkat dari 9% menjadi 51%. Sabtu, (22/12/18).

Pengambilalihan saham tersebut diumumkan di Istana Merdeka, pada hari Jumat (21/12/18). Hadir dalam pengumuman ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson.
“Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri terkait, dari Dirut Inalum dan dari CEO dan dirut PT Freeport McMoRan, disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51% sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kesempatan tersebut.

Presiden Jokowi menyebut pengambilalihan saham ini merupakan momen bersejarah sejak PT Freeport Indonesia pertama kali beroperasi di Indonesia pada 1973. Selama bertahun-tahun, Indonesia hanya mengempit sekitar 9% saham Freeport Indonesia.

Ia menyebut kepemilikan mayoritas Freeport akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. “Nantinya pendapatan pajak dan nonpajak semua tentu akan lebih besar dan lebih baik,” jelas dia.

Presiden Jokowi juga memastikan seluruh permasalahan lingkungan dan smelter yang sempat menjadi ganjalan telah disepakati. “Artinya semua sudah komplet dan tinggal bekerja saja,” pungkasnya

Setelah melakukan pembayaran, rencananya Inalum akan mencatatkan kepemilikan saham Freeport Indonesia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Setelah itu, Kementerian BUMN akan menemani Inalum untuk membawa dokumen Kementerian Hukum dan HAM kepada Indonesia ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai bukti bahwa IUPK bisa diterbitkan.

Tak hanya itu, terdapat pula iuran produksi emas, perak, dan tembaga yang dipatok 3,75 persen per kg, 3,25 persen per kg, dan 4 persen per ton. Angka ini lebih besar dari kewajiban Freeport di KK yakni 1 persen dari produksi emas dan perak dan 3,5 persen dari produksi tembaga.

Di samping itu, pemerintah juga mendapat PNBP sebesar 10 persen dari keuntungan bersih per tahunnya, dengan rincian 4 persen bagi pemerintah pusat dan 6 persen bagi pemerintah daerah.

Rencananya, dari kepemilikan sebesar 51%, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika akan mendapat alokasi saham Freeport sebesar 10 persen. Hal itu sesuai penandatangan perjanjian antara Inalum dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika pada 12 Januari 2018 lalu. (Red)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Alami Lumpuh, Nurdin Warga Butuh Cot Jurumudi Arongan Lambalek Butuh Perhatian

wali-news.com, Meulaboh – Sejak jatuh sakit, kondisi Nurdin