68 Tahun Tak Peroleh Legalitas Tanah, Puluhan Warga Sukapura dan Mahasiswa Lakukan Perlawanan

68 Tahun Tak Peroleh Legalitas Tanah, Puluhan Warga Sukapura dan Mahasiswa Lakukan Perlawanan

0

wali-news.com, Lampung Barat – Puluhan warga Sukapura dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Sukapura Menggugat melakukan aksi perlawanan di Tugu Soekarno Lampung Barat untuk menuntut Pemkab Lampung Barat agar memberikan Hak Milik Masyarakat (14/11/20).

Wilayah Sukapura telah diresmikan oleh Presiden Pertama Indonesia, Ir. Soekarno pada tanggal 14 November 1952. Warga yang saat ini mendiami wilayah Sukapura merupakan warga transmigrasi yang ditunjuk dan dibawa langsung oleh Soekarno. Saat ini telah ada 3 generasi dan sekitar 500 Kepala Keluarga (KK) yang menetap diwilayah ini. 

Merujuk dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian, tujuan daripada transmigrasi adalah demi mengembangkan dan memajukan wilayah, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Hingga saat ini, warga Sukapura telah banyak berhasil dalam memajukan sumber daya alam dan sumber daya manusianya hingga kita dapat melihat bukan hanya pemukiman rumah warga saja yang telah berdiri, tapi juga berdirinya sekolahan, masjid, hingga PLTA.

Namun, warga yang menempati Sukapura saat ini dihantui bayang-bayang menakutkan, karena sejak awal dipindahkan diwilayah Sukapura (wilayah ini mati) setelah berhasil membangun wilayah ini justru warga hendak digusur oleh pemerintah dengan menuding warga sebagai perambah.

Tahun 1991, dalam kebijakan TGHK merupakan proses intimidasi dan kriminalisasi warga Sukapura karena poses Tata Guna Hutan Kesepakatan tidak sama sekali melibatkan partisispasi rakyat. Alhasil sampai hari ini masyarakat dipaksa untuk meninggalkan wilayah yang telah mereka tempati berpuluh tahun lamanya dengan mengerahkan patok diatas tanah secara sewenang-wenang.

Tidak berhenti disitu Operasi Jagawana ll melalui SK Gubernur Nomor G/052/1996 Tanggal 12 Februari hingga 13 Maret tahun 1996 berupa pemusnahan 2.500 Ha, pengusiran penduduk tani, dan penggusuran paksa perkebunan kopi secara represif. Peristiwa operasi Jagawana bukan hanya persoalan kejahatan kemanusiaan tetapi merupakan kejahatan HAM yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa pada waktu itu. Tidak segan-segan ABRI dan Polisi Kehutanan menggunakan Gajah yang terlatih diperalat untuk menggusur paksa tanam kopi dan mengusir petani dengan dalih bahwa kaum tani tidak berhak menanam dan menetap didaerah kawasan hutan. Perlu diperjelas mereka bukan perambah hutan secara administratif Tata Ruang Wilayah (RTRW), mereka sudah resmi ditetapkan oleh BRN Tahun 1951.

Bayang-bayang penggusuran paksa bisa terjadi kapan saja selama warga Sukapura tidak memiliki legalitas atas kepemilikan tanah. Dalam UU Nomor 29 Tahun 2009 pasal 29 ayat 4 menyebutkan, ’’Bidang tanah (lahan tempat tinggal dan lahan usaha) diberikan dengan status hak milik atas tanah sesuai dengan jenis transmigrasi dan pola usaha pokok’’. Kemudian dalam ayat 8’’sertifikat hak milik atas tanah diberikan paling lambat 5 tahun sejak penempatan.
               
Aliansi Sukapura Menggugat yang terdiri dari beberapa gabungan elemen lembaga Rakyat seperti pemuda Sukapura, Integritas 52, Pelajar, Pemuda Sumberjaya, Mahasiswa Lampung (Malahayati, POLINELA, UNILA) menuntut, antara lain :

  1. Merekontruksi Tim Adhock Dengan Melibatkan Aliansi Sukapura Menggugat Untuk Segera Menyelesaikan Kasus Legalisasi Tanah Sukapura           
  2. Menuntut Pemkab Lambar Untuk Mendesak Klhk Segera Memproses Surat Dari Ksp
  3. Kembalikan Hak Milik Masyarakyat Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Nomor 29 Tahun 2009, Tentang Ke Transmigrasian
  4. Apabila Tuntutan Ini Tidak Di Tindak Lanjuti Dalam Kurun Waktu 1 Bulan Maka Kami Akan Melakukan Aksi Kembali Dengan Eskalasi Masa Yang Lebih Besar (Rilis)

Editor : Ikhsan

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Manfaat RUU Cipta Kerja Bagi Kemajuan Ekonomi Masyarakat

Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja merupakan RUU