Aceh Potong 60% Pajak untuk Investor

Aceh Potong 60% Pajak untuk Investor

0

BANDA ACEH (Wali-News.com) – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh, Dr Aulia Sofyan, mengatakan Pemerintah Aceh mengusul pemotongan 60 persen pajak bagi investor yang berinvestasi di Aceh, seperti di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun dan non-KEK. Hal ini tertuang dalam Rancangan Qanun (Raqan) Penanaman Modal Aceh.

Aulia menyampaikan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Raqan tersebut di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (26/9). RDPU ini untuk penyempurnaan raqan yang akan disahkan ini. Aulia menjelaskan pemberian potongan pajak 60% itu lebih tinggi dibanding daerah lain yang memberikan potongan yang sama 50%. “Ini semua kita berikan untuk menarik investor menanamkan modalnya di Aceh,” kata Aulia.

Aulia menyebutkan untuk menurunkan penduduk miskin yang masih mencapai 15,50 persen dan pengangguran tujuh persen di daerah ini, maka Aceh butuh modal besar dan banyak investor guna membangun daerah ini. Sebaliknya, Aceh saat ini sangat tergantung dari anggaran pemerintah, sehingga pertumbuhan ekonomi hanya 4-4,5 persen. Padahal APBA setiap tahun juga mencapai Rp 14-15 triliun dan APBN sekitar Rp 43-47 triliun. Kemarin, RDPU itu dibuka Ketua DPRA, Tgk Muharuddin dan kemudian sidang dipimpin Ketua Komisi III DPRA, Efendi.

Menanggapi potongan pajak 60 persen untuk investor di Aceh, Direktur PT Yakin Aceh Fasific, Al Meer sebagai seorang peserta RDPU, menilai janji pemberian insentif itu dalam raqan itu belum terlihat kongkrit. Misalnya bahasanya masih memberikan keraguan bagi investor.

“Untuk itu perlu dilakukan penegasan lagi agar isi raqan ini setelah disahkan menjadi qanun, bisa memberikan jaminan hukum yang pasti bagi investor. Salah satu contohnya mengenai perpanjangan izin sewa lahan usaha, Pemerintah Aceh hanya memberikan waktu lima tahun. Sementara pihak investor butuh waktu 20-30 tahun,” kata Al Meer.

Selain itu, lanjut Al Meer, dalam pengurusan izin, banyak syarat harus dipenuhi investor dan waktu penerbitannya sering molor atau tidak tepat, sehingga pemerintah memberi sanksi administrasi, denda, dan hukuman. “Tapi sebaliknya, jika pemerintah tidak tepat waktu menerbitkan izin, sehingga merugikan pengusaha, maka seharusnya pengusaha diberikan potongan tarif pengurusan izin yang lebih besar lagi,” saran Al Meer.

Hal yang sama disampaikan pengusaha Batubara dari Aceh Barat. Mereka menilai selama ini, investor lebih suka berinvestasi di Sumut dibanding di Aceh, karena urusan di Sumut lebih mudah ketimbang di Aceh. Misalnya, di Aceh urusan dengan pemerintahnya memang aman, tetapi masalah lingkungan cukup berat, terutama mengenai pembebasan lahan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Cut Yusminar, juga turut berbicara dalam RDPU itu.

Menanggapi semua masukan, Efendi mengatakan hal itu dijadikan bahan pertimbangan bagi Komisi III DPRA untuk penyempurnaan isi qanun tersebut. Pembahasan akhir akan dilakukan dengan dinas teknis terkait sebelum diparipurna untuk disahkan. (*)


Sumber : aceh.tribunnews.com

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Masuk Desa, BIN Aceh Ikut Sukseskan Vaksinasi di Aceh Timur.

Wali-news.com, Aceh Timur – BIN Daerah Aceh kembali