AJI Bandar Lampung Apresiasi Putusan PTUN Jakarta Perkara Pemutusan Akses Internet di Papua

AJI Bandar Lampung Apresiasi Putusan PTUN Jakarta Perkara Pemutusan Akses Internet di Papua

0

wali-news.com, Bandar Lampung – Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung, Hendry Sihaloho berikan apresiasi putusan PTUN Jakarta perkara pemutusan jaringan akses internet di Papua dan Papua Barat (05/06/20).

“Kami mengapresiasi putusan PTUN Jakarta ihwal perkara pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat. Mudah-mudahan putusan lembaga yudikatif itu berdampak secara positif di sana. Ini juga preseden yang baik bagi demokrasi” ujar Hendry Sihaloho,

Dalam menjatuhkan vonis, majelis hakim banyak mempertimbangkan sisi hak asasi manusia (HAM). Misal, UU 11/2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; serta UU 12/2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Ini suatu kemajuan.

Majelis hakim juga berpendapat bahwa internet adalah wahana yang bersifat netral. Yang menjadikan internet tidak netral adalah pengguna dan penggunaannya. Penggunaan internet dapat dilakukan secara negatif apabila disalahgunakan secara melanggar hukum untuk kepentingan satu pihak dan merugikan banyak pihak lain. Akan tetapi, dengan memerhatikan manfaat luar biasa dari kemudahan yang disediakan teknologi internet, penggunaan internet dapat pula bersifat positif untuk memajukan dan memuliakan kehidupan manusia serta membangun peradaban manusia ke arah yang lebih baik.

“Vonis tersebut pun sejalan dengan semangat kebebasan pers. Dalam amar putusan, majelis hakim mempertimbangkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan informasi, termasuk kebebasan pers, dengan menggunakan sarana apa saja yang dianggap tepat untuk menyampaikan pendapat dan informasi agar menjangkau sebanyak mungkin orang”, ujarnya.

Kebebasan berpendapat memungkinkan orang untuk mengaktualisasikan segenap hak dan potensinya untuk pengembangan diri, menyampaikan dan mengungkap kebenaran, serta berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaran pemerintahan agar terwujud pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, efektif, dan efisien.

Seperti diketahui, pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat mencederai kebebasan berpendapat. Negara seyogyanya tidak mengekang karena konstitusi republik ini menjamin warganya menyampaikan pendapat. Kebebasan berpendapat juga salah satu landasan esensi di masyarakat demokratis, dan salah satu syarat dasar untuk kemajuan dan pengembangan setiap manusia.

Selain itu, negara perlu membuka akses seluas-luasnya bagi jurnalis asing dan pemantau HAM independen di Papua. Pembukaan akses justru dapat membawa kemajuan bagi masyarakat Papua. Isu korupsi dan pelanggaran HAM akan bisa terungkap.

Negara sebaiknya tidak mengambil langkah pendekatan militeristik terkait isu Papua. Sebaliknya, negara mesti melindungi kerja-kerja jurnalistik dan kebebasan berekspresi di Papua. Pendekatan secara kekerasan tidak akan menyelesaikan persoalan Papua.

Editor : Ikhsan

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Mendukung Upaya Pemerintah Kendalikan Covid dan Pemberian Bansos

Wali-news.com. Pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan Covid-19 sekaligus