Akademisi: Tidak Ada yang Namanya Provinsi Miskin, Yang Ada Provinsi Salah Urus

Akademisi: Tidak Ada yang Namanya Provinsi Miskin, Yang Ada Provinsi Salah Urus

0

Wali-News.com, Banda Aceh–Pengamat Ekonomi yang juga Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) Dr. Amri SE, M. Si mengatakan bahwa tidak ada yang namanya provinsi miskin, yang ada hanyalah provinsi salah urus.

Hal itu diungkapkan Dr. Amri menanggapi tata kelola anggaran Pemerintah Aceh pada tahun anggaran 2021 dalam diskusi yang diselenggarakan Aliansi Mahasiswa Aceh (Amarah) dengan tema “Refleksi Pemerintahan Aceh Tahun 2021” yang berlangsung di salah satu warung kopi kekinian pada jumat (7/1/2022)

Selain Dr. Amri, diskusi tersebut juga menghadirkan narasumber dari Anggota DPRA Teuku Raja Keumanga, Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Hafidh dan Koordinator Amarah, Dzaky Naufal

Dr. Amri, SE. M. Si dalam paparannya menyinggung banyaknya SiLPA pada Anggaran 2021 yang mencapai 4, 426 Triliun yang sebelumnya juga di tegur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang menurutnya tata kelola anggaran oleh Pemerintah Aceh sangat tidak peka terhadap peningkatan ekonomi Rakyat.

Padahal Provinsi Aceh secara makro perekonomian masyarakat masih morat marit. Hal ini, lanjutnya, ditandai dengan posisi Aceh yang masih menduduki tingkat kemiskinan tertinggi di pulau Sumatera dan ke enam seluruh Indonesia.

Dr. Amri yang juga pemegang Sertifikat Plannning and Budgeting dari Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) Tokyo, Jepang ini juga menyatakan dari pada menyimpan uang di Bank oleh Pemda Aceh alangkah baiknya digunakan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat kecil.

“Kalau ini mau dilakukan oleh Pemda Aceh, pasti Kesejahteraan rakyat bisa terwujud. Dimana mudah sekali untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat baik melalui tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, pemerataan ekonomi di 23 Kab/Kota dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh”. Terangnnya.

Baca juga : TRK : Sudah DPRA Lemah, Saat Ini Aceh Juga Dikelola Orang yang Tidak Tepat

Sementara itu, Hafidz mengatakan kemiskinan di Aceh disebabkan dari dampak pengelolaan tatakelola Pemerintah Aceh yang amburadul

Saat ini jelas Hafidz, tidak semua orang bisa mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi saat ini

“Jadi ini adalah kemiskinan yang diciptakan oleh Pemerintah itu sendiri”. Ujarnya

Meskipun pemerintah Aceh beberapa kali mendapatkan penghargaan disebidang keterbukaan informasi publik, namun nyatanya di lapangan tidak sesuai realita

Untuk mendapatkan dokumen terkait tatakelola pemerintahan termasuk RPJM Pemerintah itu sendiri sangat sulit untuk didapatkan oleh masyarakat

“Ini juga sama dengan DPRA, sangat sulit mendapatkan dokumen tersebut, bahkan beberapa kali kali kami harus berakhir di Komisi Informasi Aceh”. Terangnya

Bappeda sebagai leading pembangunan Aceh juga tidak terbuka sejak penyusunan perencanaan yang pada akhirnya menjadi pro kontra pada saat program tersebut akan di eksekusi

Lebih lanjut, Hafidz menyebutkan selama ini perenancanaan pembangunan di Aceh tidak melibatkan masyarakat, sehingga proyek-proyek yang dibangun oleh Pemerintah Aceh banyak yang terbengkalai.

Penyebab lainnya, kata Hafidz, fungsi pengawasan DPRA terhadap kinerja Pemerintah Aceh juga sangat lemah, paling terlihat lemahnya pengawasan DPRA adalah pengelolaan refocusing dana Covid-19 yang dikelola serampangan oleh eksekutif, berbagai upaya yang dilakukan oleh DPRA justru tidak ada ujung

“Misalnya alokasi anggaran untuk instansi vertikal seperti untuk Polda justru diaminkan saja oleh DPRA”. Kritik Hafidz.

Koordinator Amarah, Dzaky Naufal menyebutkan, pihaknya selama ini sering menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi Aceh saat ini

“Salah satu cara kami ya seperti hari ini, kami akan terus bersuara agar kepentingan pembangunan Aceh bisa terlaksana dengan baik” sebutnya

Kedepan, pihaknya beharap Penjabat (Pj) Gubernur Aceh nantinya bisa melakukan tugasnya dengan baik sehingga pembangunan Aceh bisa terlaksana dengan baik.[MM]

Editor : Muslim

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Poster Bencana Melanda, Rakyat Sengsara Gubernur Kemana? Bertebaran di Kota Banda Aceh

Wali-News.com, Banda Aceh– Sejumlah spanduk berisi sindiran dan