Aksi Kamisan Makassar ke-53, Bela Ramsiah

Aksi Kamisan Makassar ke-53, Bela Ramsiah

0

Wali-news.com, Makassar – Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) dan sejumlah elemen pergerakan yang bergabung dalam Aksi Kamisan Makassar menggelar aksi bela Ramsiah, Kamis (14/11/19).

Aksi digelar di depan Monumen Pembebasan Irian Barat, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Ramsiah (Dosen Universitas Islam Negeri Makassar/UIN Alauddin Makassar/TSK melanggar Pasal 27 ayat 3 UU ITE) yang di laporkan oleh Nur Syamsiah (Wakil Dekan III UIN) karena dinilai melakukan pencemaran nama baik atas penyampaian pendapat dalam grup Whats App khusus dosen UIN Alauddin.

Aksi ini telah rutin mereka gelar setiap hari Kamis sore. Kali ini merupakan Aksi Kamisan Makassar yang ke-53.

Sudah dua bulan lebih DR Ramsiah Tasruddin menyandang status tersangka. Ia dituduh melanggar UU ITE.

Yang dilakukannya adalah mempertanyakan pengelolaan Radio Syiar milik UIN Alaudin Makassar yang ditutup secara sepihak. Kasusnya kini berproses di Polres Gowa.

Pada Aksi Kamisan Makassar ini, aktivis KPJKB menyatakan sikap:

1. Menyesalkan penetapan status tersangka terhadap Ramsiah Tasruddin. Kami menilai, status tersangka yang dialami Ramsiah adalah kezaliman dan bagian dari kriminilisasi dosen kritis.

Sebab apa yang dilakukan Ramsiah adalah bagian dari tanggungjawabnya sebagai dosen dan pembina Radio Kampus Syiar.

Sekaligus merupakan hak asasi dan bagian dari kebebasan akademik yang dilindungi UU dan HAM.

2. Penetapan tersangka terhadap Ramsiah Tasruddin terkesan sangat dipaksakan. Sebab percakapan Ramsiah dalam grup WhatsApp tersebut bersifat tertutup. Khusus sesama member grup yakni sejumlah dosen UINAM.

Anehnya, hanya Ramsiah yang jadi bidikan. Padahal dosen lain yang ikut berpendapat di grup whatsApp tertutup tersebut berjumlah puluhan.

3. Kami meminta Polres Gowa menghentikan proses hukum yang menyeret Ibu Ramsiah Tasruddin sebagai tersangka.

Sebab menjerat Ramsiah dengan UU ITE telah mengancam demokrasi di Indonesia.

4. Meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum untuk menghormati kebebasan berpendapat sebagai bagian negara demokrasi. Apapun platform-nya. Termasuk di media sosial.

5. Hapus pasal-pasal dalam UU ITE yang telah digunakan untuk memberangus kebebasan berpendapat dan mendapat informasi. Misalnya pasal 26, 27, 28, 29, dan 40 UU ITE.

Alasan lain, pencemaran nama baik dan ancamannya sudah diatur di KUHP. Sehingga terjadi pengulangan aturan di UU ITE, (ALO)

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

BINDA SULSEL SIAPKAN RIBUAN DOSIS VAKSIN DOSIS 2

BANTAENG – Badan Intelijen Negara (BIN) Sulawesi selatan,