APPM NTB : Periksa Semua Pejabat Kepala Daerah yang Merangkap Jabatan Sebagai Ketua KONI.

APPM NTB : Periksa Semua Pejabat Kepala Daerah yang Merangkap Jabatan Sebagai Ketua KONI.

0

wali-news.com, NTB – Terkait adanya beberapa Kepala Daerah yakni Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota dan pejabat publik lainnya di Nusa Tenggara Barat yang masih rangkap jabatan sebagai Ketua KONI kabupaten/kota se-NTB.

Maka, Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat (APPM) NTB menggelar aksi unjuk rasa dan mendatangi Polda NTB untuk menyuarakan apa yang menjadi tuntutan mereka dan menyangkut aspirasi masyarakat NTB.

“Kami meminta Polda NTB untuk periksa semua berkas pejabat, bukan hanya Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota, Kepala Dinas dan juga yang merangkap jabatan sebagai Ketua KONI NTB, karena ada indikasi tentang penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh pejabat-pejabat petinggi kita.” kata Ikhsan selaku koordinator lapangan.

Sampai saat ini tentu masih menjadi persoalan conflict of interest yang tidak bisa dihindari. Terutama soal penggunaan anggaran yang bersumber dari dana hibah APBD. Seolah menjadi trend Kepala Daerah atau pejabat publik yang lainnya berlomba-lomba menyikat jabatan sebagai Ketua KONI di kabupaten/kota di NTB.

Selain itu, terlepas dari adanya anggaran dana hibah atau tidak. Fadhil selaku koordinator umum dalam aksi tersebut menyampaikan, pasalnya  dana hibah kabupaten/kota, terkait dana anggaran tersebut dapat bernilai milyaran rupiah pertahunnya untuk melaksanakan pembinaan yang diperuntukkan kepada semua cabang olahraga.

“Yang menjadi persoalannya adalah bagaimana Ketua KONI dan juga Kepala Daerah tidak lepas dari unsur KKN yakni Korupsi Kolusi Nepotisme. Karena selaku pemberi, selaku penerima dan juga pengelola. Untuk itu APPM NTB mendorong kepada aparat hukum untuk menyelidiki kasus tersebut lebih lanjut dengan didasarkan oleh Undang-undang Republik Indonesia.” jelas Fadhil di depan kantor Polda NTB, Rabu (16/10).

Kemudian APPM NTB lebih lanjut meminta kepada Aparat Penegak Hukum untuk menyelidiki kasus tersebut lebih lanjut berdasarkan pada:

  1. UU RI No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi RI no. 27 tahun 2007

APPM NTB juga meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Khususnya Dirkrimsus Polda NTB, untuk;

  1. Memanggil dan memeriksa semua Kepala Daerah (Bupati-Wakil Bupati, Wali Kota-Wakil Wali Kota, atau pejabat publik lainnya) yang merangkap jabatan sebagai Ketua KONI Kabupaten/Kota se-NTB.
  2. Melakukan audit investigatif terhadap keuangan atau HIBBAH terhadap KONI Kabupaten/Kota se-NTB. Karena dari hal tersebut diduga akan berpotensi menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan tertentu.

Usai membacakan sejumlah tuntutan di depan kantor Polda NTB, kemudian APPM NTB menyerahkan laporan yang berisi bukti indikasi dan tuntutan kepada Dirreskrimsus Polda NTB Syamsudin Baharuddin, S.H., M.H.

Menanggapi hal tersebut, maka tuntutan diterima dengan baik oleh Dirreskrimsus dan akan segera ditindak lanjuti.

 

(A. Rahma)

 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Demo Dibubarkan Paksa, Aktivis : “Mana Demokrasi?!”

AMBON, wali-news.com. Tepat pukul 11.30 WIT berkumpul beberapa