Belasan Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas PUPR Aceh Barat Dirumahkan

Belasan Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas PUPR Aceh Barat Dirumahkan

0

wali-news.com, Meulaboh – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merumahkan sekitar 12 tenaga honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL), yang selama ini bertugas di kantor itu sejak akhir Desember 2018 lalu.

“Mereka kami rumahkan berdasarkan seruan bupati, ada 12 orang mereka (THL) yang kami rumahkan sementara menunggu selesainya penyusunan DPA (Daftar Pengguna Anggaran) oleh DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah). Apakah mereka akan dimasukkan kembali dalam DPA atau tidak,” kata Bukhari, Jumat (25/1).

Kepala Dinas PUPR, Bukhari, mengatakan dirumahkannya para tenaga honorer tersebut berdasarkan surat seruan nomor 810/1214/2018 yang dikeluarkan Bupati Aceh Barat, Ramli, MS.

Ia mengungkapkan selama menunggu DPA selesai disusun oleh DPKAD, tenaga honorer yang dianggap sangat dibutuhkan saja yang dapat melakukan aktivitas di dinas tekhnis tersebut. Adapun THL yang dianggap sangat membutuhkan dan tidak mungkin dirumahkan tersebut yakni cleaning service, penjaga kantor, serta penjaga gudang. Jelas Bukhari.

“Kami sudah usulkan 12 orang lewat DPA usulan, nanti kami lihat berapa yang disetujui dalam DPA akhir yang disusun DPKAD disetujui semua atau tidak. Kalau disetujui maka semua akan dipanggil,” ungkapnya.

Bukhari menjelaskan apabila mereka dipaksakan bekerja, sementara dalam DPA belum dimasukkan, ada maka akan bermasalah pada upah yang akan mereka terima, karena menurutnya bisa jadi mereka tidak bisa diupah karena tidak ada daftar upah dalam DPA.

“Mereka itu sarjana tekhnik yang sangat kami butuhkan. Dirumahkannya mereka sebenarnya kami kekurangan tenaga tekhnis, tapi ini terpaksa kami lakukan,” ungkapnya.

Atas dasar itu, kata Bukhari, bupati mengeluarkan surat seruan untuk merumahkan sementara para THL tersebut, meski sebenarnya hal ini tidak diinginkan, karena dengan dirumahkannya para THL itu menyebabkan dinas yang dipimpinnya itu kekurangan tenaga teknis.

Bukhari juga mengungkapkan seharunya dinasnya tersebut harus melakukan penambahan tenaga honoere dengan latar belakang tekhnis, bukan dirumahkan. Namun, usulan yang diajukannya itu ditolak oleh DPRK.

“Kami bahkan butuh tambahan 20 orang tenaga tekhnis dengan latar belakang sarjana tekhnik, tapi saat itu Ketua DPRK menolak, dengan alasan kenapa tidak mengambil saja tenaga PNS yang dimutasi ke kecamatan-kecamatan,” ujarnya.

Menurutnya selama ini yang bekerja di dinas tersebut diberikan pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikan, seperti sarjana ekonomi misalnya, ditempatkan dibidang manajemen dan keuangan, sedangkan untuk lulusan SMA dan SMK meski diberikan posisi dibagian tekhnik, namun kemampuannya terbatas, maka karena itu pihaknya mebutuhkan tambahan sarjana tekhnik. Ungkapnya, (Red).

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Nekat Melintasi Perbatasan Untuk Mudik, 22 Orang Diswab Antigen, 1 Reaktif

Wali-news.com, Aceh Tamiang – Petugas gabungan yang terdiri