Benarkah HTI “Mengancam” NKRI?

Benarkah HTI “Mengancam” NKRI?

0
foto : detik.com

wali-news.com – Rabu, 19 Juli 2017 menjadi akhir dari perjalanan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Freddy Harris, pemerintah secara resmi mengeluarkan Surat Kementerian Hukum dan HAM No AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI no AHU 00282.60.10.2014.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI. Dengan demikian, HTI dinyatakan bubar.

Pemerintah melalui Kemenkumham mengklaim bahwa pembubaran HTI bukanlah keputusan yang tergesa-gesa dan tanpa pertimbangan. Sembari mengumumkan pembubaran HTI, pemerintah juga secara singkat membeberkan alasan yang melandasi diambilnya keputusan tersebut. Di antaranya, pembubaran HTI dilakukan demi merawat eksistensi UUD 1945 dan keutuhan NKRI. Kesimpulan yang demikian pun diambil berdasarkan data, fakta, dan koordinasi dari seluruh instansi yang berada di bawah koordinasi Kemenkopolhukam.

Namun demikian, Dimana ada aksi akan ada pula reaksi. Pasca pembubaran HTI, pemerintah pun “diserang” hujan kritikan. Tidak sedikit pihak yang menyayangkan, mempertanyakan, bahkan mengecam pembubaran HTI dengan rupa-rupa alasan. Salah satu dari sekian banyak alasan yang mengemuka adalah ketidakyakinan terhadap urgensi pembubaran HTI. Menurut sebagian kalangan, HTI saat ini tidak memiliki “ancaman” bagi Indonesia. Hal itu terlihat salah satunya dari kepatuhan HTI terhadap hukum dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Namun demikian, benarkah HTI tidak “mengancam” NKRI sebagaimana yang diasumsikan oleh sebagian kalangan?

Dalam tataran konsepsi ideologi, eksistensi HTI secara jelas dan nyata mengancam Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. HTI memiliki grand goal yakni mengembalikan kehidupan Islam di bawah bingkai khilafah (yang mana khilafah yang dimaksud adalah konsep khilafah ala HT itu sendiri). Artinya, HTI menginginkan agar Pancasila dengan segala nilai-nilai luhurnya sebagai dasar negara Indonesia diganti dengan ideologi versi HT. Setelah itu, dengan menggunakan konsep ideologi sendiri sebagai pondasi, HTI kemudian akan mendirikan negara berbentuk khilafah sebagai pengganti NKRI. Dengan demikian, ancaman HTI terhadap eksistensi Pancasila dan NKRI tentunya tidak perlu dipertanyakan lagi. Akan tetapi, apakah ancaman HTI terhadap NKRI hanya sebatas pada tataran konsepsi ideologi belaka? Bagaimana potensi ancaman HTI terhadap NKRI dalam tataran empirik?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perlu melihat lebih jauh ke “dalam” HTI. Di dalam kitab Mafahim Hizbut Tahrir karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (pendiri Hizbut Tahrir) disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuannya, HT (termasuk HTI) menempuh tiga metode/tahapan dakwah yang diklaim sesuai dengan tuntunan Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam. Ketiga metode tersebut, yakni tahap pembinaan dan pengkaderan (marhalah ats-tsaqif), tahap berinteraksi dengan masyarakat (marhalah tafa’ul ma’a al-ummah), dan tahap menerima/meraih kekuasaan (marhalah istilaam al-hukm). Tahapan pembinaan dan pengkaderan dilaksanakan dengan membentuk kelompok-kelompok pengajian kecil (yang biasa disebut dengan halaqoh) dengan tujuan doktrinasi kepada para kader. Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan tahapan berinteraksi dengan masyarakat, yang biasanya dilaksanakan dalam bentuk dakwah secara personal, tabligh akbar, seminar, diskusi terbuka, dan bahkan aksi unjuk rasa. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menyadarkan umat (masyarakat non-HTI) bahwa seluruh permasalahan yang ada saat ini bersumber dari ketiadaannya khilafah selaku institusi yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh.

Hingga saat ini, baru kedua tahapan di atas yang telah dilakukan HTI secara simultan dan berkesinambungan. Adapun untuk tahapan dakwah terakhir, atau tahap menerima/meraih kekuasaan, belum dilakukan oleh HTI maupun Hizbut Tahrir di belahan dunia manapun. Alasannya sederhana, yakni belum adanya kemampuan untuk melaksanakan tahapan tersebut. Namun demikian, justru di tahapan terakhir inilah terletak potensi “ancaman” HTI terhadap NKRI dalam tataran empirik.

Tahapan menerima/meraih kekuasaan diartikan sebagai tahapan di mana para pemilik kekuasaan (ahlul quwwah), dalam hal ini bisa diartikan sebagai pemerintahan yang sah atau kekuatan militer di dalam suatu negara, menyerahkan kekuasaan kepada Hizbut Tahrir yang didukung unsur-unsur umat Islam lainnya untuk menegakkan khilafah. Dalam konteks Indonesia, tahapan ini terjadi ketika “umat Islam Indonesia” menginginkan agar sistem yang berlaku saat ini (sudah barang tentu termasuk Pancasila dan NKRI) digantikan oleh ideologi dan khilafah versi HTI. Dengan kata lain, tahapan menerima/meraih kekuasaan ala HTI tersebut identik dengan “kudeta” atau “revolusi sosial”, yang mana hampir bisa dipastikan akan beriringan dengan terjadinya pertumpahan darah.

Mengidentikkan tahapan menerima/meraih kekuasaan ala HTI dengan “kudeta” bukanlah hal yang berlebihan. Apabila merujuk pada pendapat Samuel Huntington, kudeta dapat dibagi menjadi tiga kelas dimana salah satunya adalah kudeta veto. Menurut Huntington, kudeta veto dilakukan melalui partisipasi dan mobilisasi sosial dari sekelompok massa rakyat dalam melakukan penekanan berskala besar. Definisi tersebut pun cukup relevan apabila dikaitkan dengan tahapan menerima/meraih kekuasaan ala HTI. Relevansi tersebut terletak pada diandalkannya partisipasi dan mobilisasi sosial dalam jumlah yang besar. Sebagaimanya yang jamak diketahui bahwa tujuan utama dakwah HTI kepada umat Islam adalah mengumpulkan massa sebanyak mungkin untuk mendukung HTI dalam mencapai grand goal mereka.

Kemudian, pendapat Huntington di atas dikuatkan oleh pendapat pengamat politik Gun Gun Heryanto dan Guru Besar Politik Universitas Indonesia Iberamsjah. Menurut kedua pakar tersebut, setidaknya ada lima syarat yang bisa mendukung kesuksesan suatu kudeta. Di antaranya, 1) adanya musuh bersama; 2) friksi di tubuh militer; 3) kekuatan politik; 4) mistifikasi isu oleh tokoh elit; dan 5) infiltrasi asing. Dari kelima syarat tersebut, terdapat setidaknya tiga syarat yang telah diupayakan untuk dieksploitasi oleh HTI. Pertama, HTI sejak awal berdirinya telah berupaya membentuk opini “adanya musuh bersama” di mata umat Islam Indonesia. Adapun “musuh bersama” yang dimaksud adalah sistem demokrasi dan liberalisme yang “diamalkan” oleh pemerintah. Dengan demikian, secara tidak langsung pemerintah Indonesia saat ini pun ikut dikategorikan sebagai “musuh bersama” tadi.

Sementara itu, syarat kedua yang telah diupayakan oleh HTI adalah menggalang kekuatan politik dengan mengandalkan ideologi Islam sebagai media promosi. Penggalangan ini pada umumnya dilakukan kepada kalangan ulama dan tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap potensial dalam menggalang massa. Adapun syarat ketiga, yakni adanya infiltrasi asing, merupakan sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi mengingat HTI merupakan bagian dari organisasi transnasional yang telah eksis di berbagai belahan dunia lainnya. Dengan kata lain, campur tangan asing sudah pasti ada dalam setiap manuver yang dilakukan oleh HTI.

Kemungkinan adanya potensi upaya kudeta oleh HTI dikuatkan oleh fakta bahwa Hizbut Tahrir sempat melakukan berbagai kudeta di sejumlah negara lain. Merujuk kepada Nasyrah Hizbut Tahrir, diterjemahkan dari kitab Mafhum al Adalah al Ijtima’iyah, Beirut, cetakan II, 1991, halaman 140-151, dan hal. 266-267, tertulis bahwa “Hizbut Tahrir telah melancarkan beberapa upaya pengambil alihan kekuasaan di banyak negeri-negeri arab, seperti Yordania pada tahun 1969, di Mesir tahun 1973, dan Iraq tahun 1972. Juga di Tunisia, Aljazair, dan Sudan. Sebagian upaya kudeta ini diumumkan secara resmi oleh media massa, sedangkan sebagian lainnya memang sengaja tidak diumumkan”. Dengan demikian, jelas bahwa mengidentikkan tahapan menerima/meraih kekuasaan ala HTI dengan kudeta bukanlah sebuah anggapan isapan jempol belaka.

Oleh karena itu, masihkah kita meragukan adanya “ancaman” dari eksistensi HTI terhadap NKRI? Mungkin saja kecurigaan-kecurigaan di atas terlihat berlebihan. Namun langkah pemerintah untuk membubarkan HTI merupakan langkah preventif yang bertujuan untuk mencegah mudharat yang bisa saja dimunculkan oleh HTI kepada bangsa dan negara ini ke depannya. Bukankah sedari dulu kita diajarkan bahwa “lebih baik mencegah daripada mengobati”?

 

Penulis : Hadiman S

Pemerhati masalah teror dan radikal

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Aceh Utara Dikepung Banjir, 1.430 KK Dan 4.518 jiwa mengungsi

Wali-news, Aceh Utara-Banjir yang melanda sejumlah kecamatan di