Berdalih Akibat Pandemi Corona, Pemkab Aceh Utara Tertunda Pindah ke Landing

Berdalih Akibat Pandemi Corona, Pemkab Aceh Utara Tertunda Pindah ke Landing

0
KNPI Lhoksumawe membentang spanduk di Pagar komplek perkantoran Pemkab Aceh Utara sebagai bentuk protes atas belum ditempatinnya kawasan tersebut oleh pemerintah setempat. Photo: AJNN.

Wali-news, Aceh Utara – Meski didesak pindah, pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyatakan masih menunggu selesainya tahap akhir pembangunan Kantor Bupati dan DPRK Kabupaten itu yang berada di Kawasan Landing Kecamatan Lhoksukon. Sejak peraturan pemerintah tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara berlaku 2003 silam, namun hingga kini proses administrasi pemerintahan Aceh Utara, masih berjalan di Kota Lhokseumawe.

“Dalam tahun 2020 ini diupayakan selesai, dan kita segera pindah ke Gedung baru di Landing, Lhoksukon,” Kata Plh Sekdakab Aceh Utara, Risawan Bentara, saat ditanya kapan pemkab Aceh Utara berkantor di Landing, Selasa, 2 Juni 2020.

Dia mengatakan Pemkab Aceh Utara tetap berkomitmen berkantor Di Kawasan Landing, Kecamatan Lhoksukon, apalagi proses pembangunan Gedung Baru Kantor Bupati dan DPRK di kawasan tersebut tinggal menunggu proses finishing akhir agar dapat ditempati. Hal itu kata Risawan juga sesuai komitmen Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib, yang berupaya secepatnya menyelesaikan proses akhir pembangunan Kantor Bupati dan DPRK di Kawasan Landing.

Plh Sekdakab Aceh Utara, Risawan Bentara,

“Sesuai penegasan Bupati, Pemkab Aceh Utara tenah mengupayakan secepatnya agar proses finishing gedung cepat selesai. Seyogyanya proses finishingnya dijadwalkan dimulai Maret 2020. Tapi karena Pandemic Covid-19, maka proses lelang kegiatan finishing itu terpaksa ditunda,” Kata Risawan berdalih.

Penundaan berbagai proses lelang proyek kata Risawan, tidak hanya berlaku di Aceh Utara tapi juga di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Tak hanya itu lanjutnya pemerintah pusat juga mengintruksikan agar anggaran pembangunan difokuskan pada penanganan Pandemi Corona. ” Salah satunya adalah instruksi untuk realokasi,” Katanya.

Risawan menambahkan dalam DPA Tahun 2020, pemerintah Aceh Utara telah menganggarkan dana finishing Kantor Bupati dan DPRK plot dalam DPA 2020. Bahkan katanya, Bupati Kabupaten itu telah mewanti-wanti agar anggaran untuk proses pengerjaan akhir tersebut tidak dipotong sebagai dampak dari realokasi anggaran.

“Alhamdulillah dana untuk itu tetap tersedia dengan jumlah yang sama sebelum proses realokasi. Prosesnya hanya menunggu lelang dan ada beberapa item pekerjaan finishing diantaranya bagian interior, pembangunan lanskap kantor, dan fire hydrant. Kita harap selesai tahun ini jadi Sekretariat Daerah bersama DPRK bisa segera berkantor di Landing,” Katanya.

Risawan berharap masyarakat Aceh Utara bersabar karena setiap gerak pembangunan daerah dinilai membutuhkan proses dan tahapan. “Apalagi kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas, ditambah mewabahnya Corona yang membutuhkan penanganan intensif dan terpadu,” tambah Risawan, didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Azmi.

Terpisah Ketua DPRK Aceh Utara Arafat Ali menyambut baik komitmen Pemkab Aceh Utara untuk pindah ke ibukota Lhoksukon. Arafat berharap selesainya proses realokasi anggaran dapat membuat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk melelang pengerjaan finishing Kantor Bupati dan DPRK Aceh Utara.

” Masyarakat sudah sangat rindu melihat kita berkantor di Lhoksukon, ini harus direpon dengan baik dan bijak,” ungkap Arafat. (Ari)

Editor: Arman

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Pemuda Kajhu Salurkan Bantuan Bagi Pengungsi Rohingya

Wali-News, Aceh Besar – Sejumlah perwakilan pemuda Gampong