Buka Konferensi Korupsi, Jokowi Minta Reformasi Sektor Perizinan

Buka Konferensi Korupsi, Jokowi Minta Reformasi Sektor Perizinan

0

wali-news.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016 dengan meminta prioritas pemberantasan korupsi kepada lembaga dan kementerian yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Terkait aksi pencegahan korupsi, saya telah meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan prioritas kepada upaya reformasi sektor perizinan dan sektor pelayanan publik,” kata Jokowi dalam sambutan Kartini, Jakarta, Kamis (1/12)

Menurut Jokowi, pemberantasan korupsi di beberapa lembaga perizinan antara lain yang terkait dengan pelayanan administrasi pertanahan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan di pelabuhan serta bandara hingga jembatan timbang.

Kepala Negara juga meminta dilakukan reformasi dalam tata kelola perpajakan dan penerimaan negara, khususnya dalam pengelolaan sektor pangan dan sumber daya alam.

“Selain itu prioritas juga diberikan kepada peningkatan transparansi, penyaluran dana hibah, bantuan sosial dan pengadaan barang dan jasa,” kata Jokowi.

Presiden meminta penyaluran tersebut harus melalui sistem perbankan yang resmi sehingga transparan dan terlacak.

Hingga saat ini sudah 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon I sampai eselon III, serta 14 hakim yang sudah dipenjara karena korupsi, tambahnya

Konferensi yang pertama kali dilaksanakan pada 2006 tersebut mengangkat tema “Reformasi Sistem Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel”.

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Gelapkan Uang Penjualan Mobil Titipan, Pemilik showroom Duta Mobil di Ciduk Polisi

Wali-news, Banda Aceh – Kepolisian Daerah Aceh, Jumat