Buruh Demo ke DPRD, Aspirasi Diterima Staf Sekwan

Buruh Demo ke DPRD, Aspirasi Diterima Staf Sekwan

0

Deliserdang,Walinews-Kalangan buruh yang tergabung Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia (FSPMI) menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Sumatera Utara (Sumut) sebesar 8.51% atau menjadi Rp2.499.423. Mereka menilai, kenaikan UMP Sumut harusnya direntang 15%-20% atau menjadi kisaran Rp2.700.000-Rp3.000.000.

Menanggapi penolakan tersebut, Pemprov Sumut melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan Harianto Butar-Butar mengaku tidak bisa memfasilitasi permintaan para buruh. Penghitungan UMP dijalankan sesuai dengan aturan yang dipayungi Kementerian Ketenagakerjaan.

“Jadi tetap mengacu dengan kebijakan pemerinta pusat,” ujar Harianto di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (6/11/2019).

Menurutnya, angka 8.51% merupakan hitungan yang sudah paling tepat, baik dari sisi buruh maupun pengusaha.

“Kalau kami selalu ikuti keinginan mereka (buruh), maka dunia usaha di sini (Sumut) bisa berpindah ke negara atau tempat lain,” katanya.

Harusnya pemerintah menaikkan UMP dan UMK sebesar 15 persen, bukan 8,51 persen. Ini jelas pemerintah tidak berpihak kepada kaum buruh,” kata Tony, dalam orasinya.

Selain itu, kata Tony, pihaknya meminta Gubernur Sumatera Utara memperkuat penegakan hukun ketenagakerjaan dengan menambah anggaran, kualitas dan pegawai pengawas ketenagakerjaan di Sumatera Utara.

Buruh juga meminta, pemerintah mencabut sistem perbudakan outsourcing, kontrak, harian lepas, borongan dan pemagangan.

“Kita meminta agar hapuskan sistem kerja perbudakan itu, selain itu kita dari buruh menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, karena itu sangat membebankan masyarakat,” tandasnya.

Sayangnya, tidak satu pun anggota DPRD Sumatera Utara menerima buruh. Mereka justru diterima Muhammad Sofian Tanjung, perwakilan staf Sekretariat DPRD Sumatera Utara. Dalam aksi itu, Tony Rickson Silalahi selaku Sekretaris FSPMI Sumatera Utara mendesak pemerintah mencabut kebijakan upah murah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor: B/308/HI.0100/X/2019 tentang Data Tingkat Inflasi Nasional dan PDB 2019.

Sebaliknya, mereka ingin pemerintah menaikkan upah minimum provinsi dan kabupaten serta kota di Sumatera Utara pada 2020 mendatang.

Harusnya pemerintah menaikkan UMP dan UMK sebesar 15 persen, bukan 8,51 persen. Ini jelas pemerintah tidak berpihak kepada kaum buruh,” kata Tony, dalam orasinya.

Selain itu, kata Tony, pihaknya meminta Gubernur Sumatera Utara memperkuat penegakan hukun ketenagakerjaan dengan menambah anggaran, kualitas dan pegawai pengawas ketenagakerjaan di Sumatera Utara.

Buruh juga meminta, pemerintah mencabut sistem perbudakan outsourcing, kontrak, harian lepas, borongan dan pemagangan.

“Kita meminta agar hapuskan sistem kerja perbudakan itu, selain itu kita dari buruh menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, karena itu sangat membebankan masyarakat,” tandasnya.

Sayangnya, tidak satu pun anggota DPRD Sumatera Utara menerima buruh. Mereka justru diterima Muhammad Sofian Tanjung, perwakilan staf Sekretariat DPRD Sumatera Utara.

 

ICHWANUR

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

BINDA SULSEL SIAPKAN RIBUAN DOSIS VAKSIN DOSIS 2

BANTAENG – Badan Intelijen Negara (BIN) Sulawesi selatan,