Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Gelar Rapat Optimalisasi PAD Sektor Pelabuhan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Gelar Rapat Optimalisasi PAD Sektor Pelabuhan Perikanan

0

Wali-News.com, Banda Aceh — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh menggelar rapat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi keluar masuk Pelabuhan Perikanan dimana pasca proses P3D dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi masih terdapat beberapa aset yang masih dimanfaatkan sebagai objek retribusi untuk peningkatan PAD, Rabu, (28/07/2021).

Rapat  yang dipimpin langsung oleh kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman, S.Pi, M.Si bersama Karo Ekonomi Setda Aceh Amirullah, SE, M.Si. Ak turut dihadiri perwakilan Biro Tapem Setda Aceh, Inspektorat Aceh, BPKA, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat, Bireuen, Perwakilan DKP dan BPKD Lhokseumawe, Bireun, Aceh Barat, Abdya, Aceh Selatan serta Koordinator (PPI) Peudada, Pusong, Ujung Baroh, Ujung Serangga dan Labuhan Haji.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman, S, Pi, M, Si menerangkan, aset yang merupakan penunjang operasional perikanan setempat selama ini telah memberikan manfaat kepada masyarakat nelayan, tetapi pola tarif sebagaimana diatur dalam Qanun aceh No. 2 tahun 2019 tentang retribusi Aceh belum tersedia.

“Dalam Qanun No. 2 tahun 2019 dinilai cukup tinggi dibandingkan dengan lokasi dan kelayakan aset di wilayah tersebut dan dikhawatirkan menyulitkan masyarakat serta stakeholder terkait dalam menjalankan aktifitasnya, makanya perlu ada satu regulasi (Qanun Retribusi)”. Kata Aliman.

Menurutnya, pola tarif retribusi selama ini masih berpedoman pada pola tarif sebelum proses P3D dilaksanakan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah atau Qanun yang disusun pada tingkat Kabupaten/Kota.

“Diperlukan kebijakan untuk menggunakan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah atau Qanun Kabupaten/Kota selama masa transisi berlangsung sampai dengan persetujuan perubahan Qanun No. 2 tahun 2019 tetap digunakan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, tambah Kadis DKP Aceh, laporan kesesuaian tarif pemanfaatan aset dan fasilitas pelabuhan perikanan, antara Qanun Aceh No. 2 tahun 2019 dengan Qanun/Peraturan Bupati atau Wali Kota di masing-masing Kabupaten/Kota terkait dengan menurut jenis objek retribusi yang tersedia di masing-masing Pelabuhan, disiapkan oleh pihak DKP Aceh.

Ditambahkannya, diperlukan laporan rekonsiliasi data pemungutan PAD yang real dari masing-masing pelabuhan setelah mendapat verifikasi oleh DKP dan BPKD Kabupaten/Kota kemudian dikoordinasikan oleh DKP Aceh.

“Menyampaikan telaah kepada Gubernur Aceh terkait boleh tidaknya pemberlakuan tarif yang mendahului penetapan perubahan Qanun No. 2 tahun 2019 tentang Retribusi Aceh yang dilaksanakan oleh Biro Ekonomi Setda Aceh, setelah sebelumnya mendapat pertimbangan dari Biro Hukum Setda Aceh paling lambat 1 bulan setelah ditandatangani,” tutupnya. (*)

Editor : Muslim

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Empat Dokter Aceh Terima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dari Presiden Jokowi

Wali-News.com, Banda Aceh — Empat Dokter asal Aceh