Diskusi Publik Mencari Solusi Polemik KPK oleh DPM Unpatti

Diskusi Publik Mencari Solusi Polemik KPK oleh DPM Unpatti

0

wali-news.com,Ambon melihat kondisi saat ini yang sangat ramai membicarakan tentang UU KPK sampai – sampai adanya gelombang demonstrasi dari mahasiswa secara nasional dan menimbulkan berbagai konflik. DPM Unpatti menyelenggarkan Diskusi Publik yang bertemakan “Polimik Undang-undang KPK, solusinya apakah Judisial Review atau Perpu” yang dilakukan pada hari senin (14/10) di Aula Fisip Unpatti. Dengan menghadirkan Pembicara : Dr. J. D. Passalbessy, SH. M.Hum (Ahli Hukum Pidana) dan Dr. J. J. Pieterz, SH. MH (Ahli Hukum Administrasi Negara). Kegiatan dilakakan untuk bersama-sama seluruh element mahasiswa baik dari BEM dan OKP Cipayung agar dapat mencari solusi terhadap kontroversi UU KPK yang melemahkan Lembaga KPK. Diskusi Publik ini juga dilakukan untuk mencari solusi terhadap polemik yang ada melalui daripada harus turun ke Jalan melakukan demonstrasi.

“Menegaskan tentang kedudukan dari kelembagaan KPK tersebut yang posisinya dilemahkan dengan adanya Revisi UU KPK, dengan dimasukannya Dewan Pengawas maka secara otomatis akan mengganggu sistem kerja Lembaga KPK baik dalam proses Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan, namun terhadap pasal tersebut dan beberapa pasal lainnya harus dilakukan pengujian melalui Mahkamah Konstitusi dan untuk melakukan uji materil harus menunggu sampai dengan UU tersebut Sah menjadi UU” tutur Dr. J. D. Passalbessy, SH. M.Hum dalam kesempatan pertama.

“kedua langkah baik Perpu maupun Judicial Review dapat dilakukan hanya saja masing-masing langkah tersebut memiliki konsekuensi dan tentunya ada prosedur hukum administratifnya, andaikan pilihannya adalah dikeluarkan Perpu maka harus bisa dipastikan telah terpenuhi kondisi Hal Ihwal Kegentingan sesuai Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, sedangkan Judisial Reviuw merupakan langkah kontitusional yang bisa ditempuh, intinya Mahkamah Konstitusi dapat menguji Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 45 sesuai dengan Pasal 24 c UUD 45, jadi baiknya dilakukan uji materil terhadap Revisi UU KPK namun dengan catatan harus dicari titik uji berdasarkan UUD 45” ujar Dr. Jemmy Pieterz, SH. MH dalam kesempatan kedua.

Dalam diskusi publik ini dilakukan sesi tanya jawab dengan tanggapan menurut Sri Rizky Keya (Sekretaris Umum DPMU Pattimura) “langkah yang baik untuk menyelesaikan polemik tersebut adalah dengan cara melakukan Judicial Review terhadap Pasal-pasal yang dianggap melemahkan Lembaga KPK, karena Judicial Review adalah jalan Konstitusional untuk menjawab kegaduhan terhadap dugaan pelemahan KPK melalui revisi UU a-quo. Jika ada yang menganggap Revisi UU a-quo melemahkan KPK maka dapat didalilkan secara hukum dalam bentuk Gugatan / Permohonan kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI untuk mengujinya, langkah ini merupakan Langkah Konstitusional yang Putusannya bersifat Final dan Mengikat, daripada harus menuntut agar Presiden mengeluarkan Perpu.”

Tuntutan untuk mengeluarkan Perpu menurutnya adalah tuntutan yang memiliki tujuan untuk menyandra Presiden secara Politis dan membenturkan Lembaga Negara. Secara Konstitusional Perpu dapat dikeluarkan dalam keadaan hal ihwal kegentingan, dengan 3 alasan mendasar yaitu 1) Adanya kekosongan hukum, 2) Dalam keadaan yang memaksa, 3) Proses legislasi dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, terhadap hal ihwal kegentingan tersebut maka menurutnya kondisi saat ini tidak memenuhi 3 alasan mendasar tersebut, karena itu tidak sepatutnya meminta kepada Presiden untuk mengeluarkan Perpu terhadap Revisi UU KPK. Jika dilihat dari sisi lain, andaikan jika Presiden akan menetapkan sebuah Perpu, maka Perpu tersebut harus diajukan lagi ke DPR RI untuk dibahas menjadi suatu Rancangan Undang-undang, nantinya setelah Perpu diajukan dan dibahas oleh DPR RI, dan semisal kemudian DPR RI menolak Perpu tersebut maka “Apa yang menjadi langkah tuntutan selanjutnya ?” tidak etis juka melakukan Demontrasi untuk meminta Presiden mengeluarkan Perpu yang kedua kalinya dengan satu subtansi yang sama. (Rizky)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

BINDA SULSEL SIAPKAN RIBUAN DOSIS VAKSIN DOSIS 2

BANTAENG – Badan Intelijen Negara (BIN) Sulawesi selatan,