DPC Permahi Babel Nilai Pembebasan Tugas 75 Pegawai KPK Cacat Hukum

DPC Permahi Babel Nilai Pembebasan Tugas 75 Pegawai KPK Cacat Hukum

0

Pangkalpinang, Wali-News.com – Pembebasan tugas 75 pegawai KPK setelah dinyatakan tidak lulus dalam hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 KPK dinilai cacat hukum secara formil oleh DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukumn Indonesia Cabang Bangka Belitung (Permahi Babel).

Menurut Delviero selaku wakil ketua II DPC PERMAHI BABEL pembebasan tugas 75 pegawai KPK setelah dinyatakan tidak lolos tes TWK cacat hukum karena dalam hukum administrasi negara pembebasan tugas kepada pegawai hanya bisa dilakukan jika terjadi pelanggaran kode etik atau pegawai tersebut terjerat khasus pidana.

“75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK secara sah masih menyandang status hukum sebagai penyidik KPK melalui Surat Keputusan (SK) yang menjadi dasar hukum pengangkatan pegawai tersebut menjadi penyidik KPK. Sehingga sebetetulnya KPK tidak perlu mengeluarkan SK Nomor 652 tahun 2021 tentang pembebasan tugas kepada 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK karena status hukum pegawai tersebut masih sah dengan menimbang SK pengangkatan menjadi pegawai KPK yang sudah mereka terima,” ujar Delviero

“Dan juga jika dilihat dari segi administrasi negara SK Nomor 652 tentang pembebasan tugas 75 pegawai KPK tersebut juga tidak memiliki pedoman peraturan yang lebih tinggi,” tambahnya

Delviero menambahkan, jika dikaji dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada disebutkan harus adanya seleksi ulang kepada pegawai KPK, melainkan hanya mengalihkan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Tidak adanya seleksi ulang ini di karenakan pegawai KPK saat masuk KPK sudah melalui seleksi yang ketat dan tahap pendidikan. Dalam putusan MK nomor 70/PPU-XVII/2019 telah jelas ditegaskan bahwa alih status tidak boleh merugikan pegawai karena dedikasi dan kontribusi pegawai dalam pemberantasan korupsi dinilai sudah baik dengan berkaca beberapa kasus besar yang sedang ditangani KPK saat ini,” papar Delviero.

Senada dengan hal tersebut, Dimas selaku anggota Humas DPC PERMAHI BABEL berpendapat bahwa pembebasan tugas oleh pimpinan KPK kepada 75 pegawai KPK yang tidak lolos dalam TWK telah bertentangan dengan putusan MK nomor 70/PPU-XVII/2019 yang menyatakan alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara tidak boleh sama sekali merugikan pegawai tersebut.

“Dengan dikeluarkannya SK pembebasan tugas kepada 75 pegawai KPK tersebut secara langsung telah merugikan pegawai KPK yang tidak lolos TWK karena tidak bisa lagi bertugas dan harus menyerahkan tugas serta tanggung jawab pekerjaannya kepada atasan,” ujar Dimas.

“Dan juga jika menkaji dari Peraturan pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi pegawai aparatur sipil negara TWK bukanlah  tes kopetensi maupun seleksi, melainkan tes tersebut merupakan salah satu syarat untuk mengalihkan status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN),” tambahnya.

Menurut Dimas ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menghindari pemecatan  pegawai KPK yang tidak lolos dalam TWK.

Salah satunya adalah dengan melakukan upaya judicial review ke MA terkait Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) karena pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bukanlah satu-satunya alat tolak ukur untuk pengalihan status pegawai KPK menjadi PNS.

“Upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas terbitnya SK yang menyatakan pembebasan tugas kepada 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, dan opsi terakhir adalah membuat laporan kepada Ombudsman atas dugaan adanya pelanggaran administrasi yang sedang terjadi,” papar Dimas

“Harapan kami dari DPC PERMAHI BABEL adalah sudah seharusnya semua elemen di pemerintahan, masyarakat dan mahasiswa bersama-sama peduli dengan masa depan KPK dengan memastikan tidak ada lagi upaya pelemahan bagi KPK baik dari segi interpensi kepada pegawai KPK dan upaya pemecatan pegawai KPK yang sedang menangani kasus-kasus korupsi besar di Indonesia seperti kasus dugaan suap ekspor benih lobster, kasus dugaan suap dana bansos dan kasus lainnya yang merugikan negara,” tutup Dimas. (Jp/WN)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Partai Gelora Bangka Belitung Soroti Aksesibilitas Ibu Kota Negara Baru

Pangkalpinang, Wali-News.com – Pengesahan RUU Ibu Kota Negara