Dugaan Korupsi di Koni Lampung, MPDH: Sudah Sepatutnya Kejaksaan Agung RI atau KPK Turun Tangan/ Mengambil Alih Penanganan Kasusnya

Dugaan Korupsi di Koni Lampung, MPDH: Sudah Sepatutnya Kejaksaan Agung RI atau KPK Turun Tangan/ Mengambil Alih Penanganan Kasusnya

0

wali-news.com, Lampung – Ketua Masyarakat Peduli Demokrasi dan Hukum ( MPDH) Lampung meminta dengan segala hormat Kejaksaan Agung RI turun tangan dan mengambil alih kasus ini agar cepat dan terang benderang.

Koruptor nampaknya bertambah banyak dan sepertinya tidak ada efek jera bagi pelakunya, mungkin kedepan para petinggi di Republik ini harus memiikirkan hukuman yang lebih berat lagi bagi pelaku koruptor, bila perlu ada pasal hukuman mati dan digantung.

Meskipun situasi saat ini sedemikian rupa atas kasus-kasus korupsi di negeri ini tapi para pegiat & pemerhati hukum dan demokrasi tidak boleh lelah apalagi putus asa, tapi terus kobarkan semangat untuk mendorong aparat penegak hukum agar terus bekerja secara profesional dan berlaku adil, seadil-adilnya.
Sehingga kepercayaan publik akan kepastian hukum tetap tumbuh.

MPDH mengapresiasi langkah-langkah konkrit penegakan hukum yang selama ini sudah berjalan dengan baik, namun masih ada sisi lemah baik dari segi regulasi maupun sikap & perilaku dari oknum penegak hukum itu sendiri yang terkadang ada oknum yang tidak profesional, tidak adil dan tidak transparan. Namun harapan kita sebagai anak bangsa tidak boleh sirna.

Adapun kelemahan dari segi regulasi nampaknya undang-undang terkait hukumannya kepada pelaku korupsi mesti diubah ada klasul hukuman mati agar menimbulkan efek jera.

Sedangkan dari segi etika dan perilaku kepada para penegak hukum sebaiknya ruang pengawasannya harus diperkuat dan diperluas. Agar semakin mempersempit peluang oknum-oknum penegak hukuk yang “bermain” dalam proses penegakan hukum.

Kasus hiruk-pikuk terkait dana hibah KONI di Lampung yang jumlahnya cukup besar yakni RP 30 milyar rufiah ini harus mendapat perhatian serius bagi lembaga yang tengah menanganinya, agar cepat, terbuka, transparan dan berkeadilan.

Jangan karena diduga ada nama beken di dalamnya yang mungkin terlibat lalu dicari-cari celah untuk menutupinya sehingga kasusnya menjadi bias, mak jelas ( MJ).

Kepercayaan rakyat atas penegakan hukum dalam penanganan kasus-kasus baik kecil maupun besar sudah lama tercerabut.

Tetapi timbul harapan kembali pasca reformasi sejak tahun 1998, namun sampai saat ini masih mengalami pasang surut.

Masyarakat berharap mulai saat ini sampai kapanpun penegakan hukum di Indonesia terus membaik.

Jupri Karim ( Bung JK), Ketua Masyarakat Peduli Demokrasi dan Hukum ( MPDH).

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

300 Pelajar Barsel Ikuti Vaksinasi Covid dari BINDA Kalteng

Wali-news.com. Ratusan pelajar dari sejumlah sekolah di Kabupaten