Gelar Aksi Unjuk Rasa, Gedung DPR Aceh Jadi Lautan Mahasiswa

Gelar Aksi Unjuk Rasa, Gedung DPR Aceh Jadi Lautan Mahasiswa

0

wali-news.com, Banda Aceh – Ribuan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Aceh mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar aksi unjuk rasa menuntut UU yang dianggap menuai kontroversi, di Banda Aceh, Kamis (26/9).

Isi tuntutan mahasiswa itu menuntut pembatalan pengesahan RUU KPK, Tolak RUU KUHP, Tolak RUU Kemasyarakatan, Hentikan Kriminalitas Aktifis (HAM), Rasisme Papua, Masalah Pertanahan, Karhutla dan Stop Militerisme. Dengan diberlakukannya revisi UU KPK, para demonstran menilai dapat melemahkan peran KPK dalam melakukan tugasnya.

Massa aksi tersebut di awali dengan berkumpul di Universitas masing-masing dan bersatu di Simpang Lima Kec. Kuta Alam Banda Aceh kemudian Longmarch ke Kantor DPRA sehingga Gedung dan halaman DPRA menjadi lautan mahasiswa. Aksi mahasiswa tersebut diterima oleh wakil ketua DPRA Irwan Djohan dan di dampingi beberapa anggota Dewan lainnya.

DPRA juga akhirnya merespon dan menindaklanjuti aspirasi ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tersebut. Tuntutan mahasiswa direspon dengan menyurati secara resmi Kepada Presiden dan DPR RI. Surat itu juga ditembuskan kepada Plt Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda dan Kajati Aceh.

Dalam surat yang ditandatangani Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda itu, DPRA meminta Presiden mengeluarkan PERPU pembatalan UU KPK serta menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selain itu, Pemerintah Pusat diminta menghentikan kriminalisasi aktivis HAM, rasisme Papua, dan stop militerisme. Pada poin lain, DPRA meminta Pemerintah Pusat mencegah dan menghentikan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

“Meminta agar DPR RI membatalkan RUU KUHP yang bermasalah, di antaranya Pasal 208, Pasal 241, dan Pasal 340. Membatalkan RUU Pemasyarakatan, merevisi UU Pertanahan agar lebih berpihak pada rakyat, dan mengindahkan aspek transparansi, aspirasi, dan partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU,” bunyi surat dengan Nomor 160/2270 tanggal 26 September 2019 itu.(Hus)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Rumah Yatim Terima Bantuan Dari Satbrimob Polda Aceh dan Bhayangkari

Banda Aceh РPersonil Satbrimob Polda Aceh dan Pengurus