GeRAK Aceh Barat : Desak Penegak Hukum Usut Tuntas Kasus Pengadaan Bibit Pinang Betara

GeRAK Aceh Barat : Desak Penegak Hukum Usut Tuntas Kasus Pengadaan Bibit Pinang Betara

0

wali-news.com, Meulaboh – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, mendorong pihak penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan terkait proyek pengadaan bibit pinang betara yang hingga kini diduga belum disalurkan kepada petani setempat. Kamis (24/1/19).

“Apabila benar diduga tidak sesuai dengan peraturan pengadaan kontrak tersebut, kita mendorong pihak penegak hukum untuk mengusut, mengingat sekarang sudah tahun 2019, sedangkan pengadaan bibit pinang betara tersebut mengunakan Anggaran tahun 2018.” Ujar Edy Syahputra Koordinator GeRAK Aceh Barat.

Edy mengatakan, Padahal sebagaimana diketahui bahwa pengadaan bibit pinang (Kabupaten Aceh Barat) tersebut, dari informasi lelang di LPSE Aceh Barat telah ditenderkan semenjak tanggal 1 September 2018, dan Penandatanganan Kontrak telah dilakukan semenjak tanggal 1 Oktober 2018 hingga 5 Oktober 2018.

Ia menyebutkan, data lelang bahwA nilai pagu anggaran mencapai Rp 2.869.880.000,00. Dan berada di bawah Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh barat. Dengan pemenang tender pengadaan bibit pinang tersebut adalah PT. MUSTIKA CITRA UTAMA, dan diketahui realisasi anggaran sebesar Rp. 571 juta dari nilai total Rp. 2,85 M dan hingga kini realisasinya tidak selesai sama sekali. Ujarnya

GeRAK, juga mendesak pihak terkait untuk menjelaskan alasan secara terbuka dan jelas secara peraturan kontrak lelang, sebagai mana diatur dalam peraturan presiden (perpres) nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa serta turunannya.

Ia juga meminta, Pemkab Aceh Barat untuk melakukan evaluasi terhadap rekanan pemenang tender sehingga negara dan masyarakat tidak dirugikan.

“Apalagi, katanya. Masyarakat sebagai penerima manfaat juga belum dapat menikmati terhadap apa yang sudah dijanjikan oleh pemerintah setempat. Tentu perlu diambil tindakan yang tegas terhadap rekanan oleh dinas terkait karena dinilai belum mampu merealisasikan apa yang menjadi kewajiban mereka,” tandasnya

Atas hal tersebut, kita berharap agar pihak penegak hukum memproses terhadap proyek tersebut, bila diduga ada hal yang tidak sesuai dengan aturan kontrak pengadaan tersebut, maka kita mendorong segera kepada pihak penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan atas peristiwa ini.

“Kita mendorong pihak penegak hukum mengusut anggaran yang sudah diluncurkan itu. Apalagi sekarang sudah memasuki tahun 2019, tetapi belum kunjung disalurkan bibit pinang kepada petani,” tutupnya, (Red).

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Nekat Melintasi Perbatasan Untuk Mudik, 22 Orang Diswab Antigen, 1 Reaktif

Wali-news.com, Aceh Tamiang – Petugas gabungan yang terdiri