GeRAK Aceh Barat : Pemutusan Kontrak Disbunnak Dinilai Terlambat

GeRAK Aceh Barat : Pemutusan Kontrak Disbunnak Dinilai Terlambat

0

wali-news.com, Meulaboh – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, menyoroti pemutusan kontrak yang dilakukan Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Aceh Barat terhadap rekanan pemenang proyek pengadaan bibit pinang Betara senilai Rp 2,8 miliar anggaran tahun 2018.

Sebelumnya diberitakan di media pada kamis (21/2), Kapala Disbunnak, Said Mahjali menyebutkan, rekanan pemenang tender hanya mampu menyediakan bibit pinang sekitar 20 persen lebih. Sehingga, proses pembayaran bibit itu juga disesuaikan dengan jumlah bibit yang berhasil direalisasikan kepada calon penerima yakni petani di Aceh Barat.

“Hanya sebagian saja yang disalurkan karena rekanan tidak mampu menyediakan semua,” sebutnya.

Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra menyatakan keheranan atas sikap Disbunnak Aceh Barat yang tidak sedari awal melalukan pemutusan kontrak kepada pihak penyedia rekanan proyek pengadaan bibit pinang betara tersebut.

“Seharusnya dinas melakukan pemutusan kontrak di akhir tahun anggaran 2018 lalu, kenapa baru sekarang, ini kan sudah terlambat,” Kata Edy Syahputra kepada Wartawan. Jumat, (22/2/19).

Menurutnya, sebelum bibit pinang itu dibagikan kepada masyarakat, dinas harus jeli melihat kondisi kesiapan bibit yang disediakan oleh rekanan, Apakah sudah sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/KPPS/KB.020/I/201. Tentang Pedoman Produksi Sertifikasi, usianya disebutkan dalam aturan tersebut 5 sampai 10 bulan sebagai syarat sertifikasi bibit pinang tersebut.

“Kami menduga, pihak dinas atau PPK sangat lalai dalam melihat kesanggupan pengadaan bibit pinang betara tersebut untuk dapat disalurkan kepda penerima manfaat,” Cetusnya.

GeRAK Aceh Barat menilai sudah sepatutnya, pihak dinas dengan segera melakukan pemutusan kontrak pengadaan bibit pinang tersebut tanpa harus melakukan adendum perpanjangan kontrak selama 50 hari. kami menduga pihak rekanan memang tidak sanggup untuk menyiapkan bibit pinang yang usianya lima bulan dan tersetifikasi.

Adendum yang diberikan kepada si Penyedia terlalu dipaksakan, dan kiranya karena ini sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh polisi, maka masyarakat tentunya berharap ada kejelasan atas pemeriksaan ini dan menemukan titik terang.

“Perlu dicek kembali sertifikasi bibit pinang sekitar 20 persen lebih yang sudah dibagi kepada penerima,” Ujarnya.

Selain itu, GeRAK Aceh Barat juga mendesak pihak kepolisian untuk melihat kembali bibit pinang yang sudah dibagikan kepada penerima manfaat. Apakah bibit pinang ini sudah tersetifikasi sebagaimana disebutkan dalam aturan atau dokumen kontrak. Bila tidak, tentunya si penerima manfaat yang nantinya akan mengalami kerugian disebabkan bibit pinang tersebut tidak layak dikembangkan sebagaimana mestinya.

“Bila tidak tersetifikasi, maka sudah tentu melanggar aturan kontrak atau surat edaran menteri yang telah menjadi syarat utama dan tentu saja ini menimbulkan potensi kerugian keuangan negara. Karena telah menyalahi aturan kontrak dan syarat tersebut,” Terangnya.

GeRAK juga berharap, semoga pihak dinas yang menyiapkan pengadaan, baik fisik dan non fisik ditahun 2019 ini dapat berhati-hati dalam mentenderkan proyek dengan acuan aturan yang sudah jelas, seperti tentang aturan Perpres nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. (Red).

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Hubungan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Sangat Baik Dan Harmonis

wali-news.com, Meulaboh – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan