GeRAK: Dana Aspirasi DPRA Diduga Dikorupsi

GeRAK: Dana Aspirasi DPRA Diduga Dikorupsi

0
Koordinator GeRAK Askhalani saat memaparkan Praktek Korupsi Dana Aspirasi DPRA Di Sekber Wartawan,Banda Aceh,Senin (7/3)

wali-news, Banda Aceh – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) kembali menemukan dugaan praktek korupsi di Aceh.Tindakan Rasuah ini terjadi di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA),melalui dana Aspirasi dewan.Hal ini disampaikan koordinator GeRAK Askhalani pada jumpa pers di Sekretariat Bersama Wartawan,Banda Aceh,Selasa (7/3)

Menurutnya usulan anggaran anggota DPRA tahun anggaran 2017 meningkat tajam dan diyakini merupakan barter anggaran antara eksekutif dan legislatif melalui mediasi yang di prakarsai oleh kementerian dalam negeri dan PLT gubernur Aceh untuk pengesahan APBA melalui qanun.

“Berdasarkan hasil temuan GeRAK Aceh dan meruiuk pada sejumlah dokumen proyek kegiatan aspirasi masyarakat yang melalui anggota DPRA tahun 2017, diketahui bahwa Siklus pengusulan anggaran aspirasi ini sama sekali tidak melalui mekanisme perencanaan serta penetapan sebagaimana amanah undang-undang tentang tata cara pelaksanaan anggaran publik yang baik dan tepat yang berlandaskan pada azas transparansi, akuntabilitas serta efesiensi yang terukur dan terencana atas implimentasi perencanaan pengelolaan anggaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa pola pengusulan ini adalah bagaian dari by desain dengan tetap menjadikan kebutuhan publik sebagai alasan utama untuk menampung dana aspirasi yang seolah-olah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tugas dan tanggung jawab sebagaimana mandat yang diatur atas hak yang melekat pada anggota dewan,”paparnya.

Dia menambahkan bahwa dalam dokumen aspirasi 2017,bahwa seluruh dana yang diusulkan mencapai Rp.917.515.000.000,dengan jumlah paket yang akan dilaksanakan oleh 32 SKPA di Aceh.

“Dinas dan badan sebanyak 2.977 paket kegiatan, dengan rata-rata mengusulkan secara variasi mulai dari Rp.50 juta hingga Rp.6 milyar dan diketahui bahwa dana ini bersumber dari dana otonomi khusus Aceh dan dana Minyak Gas,jika merujuk pada paket dan kegiatan yang diusulkan dapat diketahui bahwa pengusulan dana aspirasi DPRA melanggar aturan atas Pergub No.79 tahun 2015 perubahan atas Pergub No.79 tahun 2013 tentang petunjuk teknis pengelolaan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi serta otonomi khusus,” ungkapnya.

Dalam pergub No.79 tahun 2015 tambah Askhalani,disebutkan bahwa tata cara pengusulan dan Pemamfaatan atas dana otonomi khusus dan minyak gas tidak dibolehkan mengusulkan anggaran kegiatan dan paket anggaran dibawah Rp.5OO juta, kepentingan pembatasan dalam pergub tersebut adalah untuk melihat dampak lebih besar atas alokasi dan pemamfaatan dana Otsus Aceh.

“Akan tetapi faktanya dari sebagaian besar dana aspirasi yang diusulkan melalui program dan kegiatan oleh anggota DPRA diketahui diberikan cukup banyak untuk kegiatan yang nilainya dibawah Rp.5OO juta, sehingga praktis pengusulan paket ini mengulang atas prilaku upaya mencincang-cincang (belah-belah) dana otonomi khusus secara kecil-kecil dan kemudian yang terjadi bahwa azas pemamfaatan atas dana otonomi khusus secara otomatis tidak dapat diukur baik secara output maupun outcome untuk peningkatan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan di Aceh,”Sesalnya.

Selain itu,GeRAK juga berharap gubernur Aceh melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK),untuk melakukan telaah secara mendalam atas dugaan praktik korupsi ini.

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

KBMA Gruduk Mabes Polri Desak Kapolda Aceh Di Copot

Wali-news, Jakarta –KBMA Nusantara ( Koalisi Barisan Muda