GeRAK Menilai : Pemerintah Abaikan Penyelesaian Debu Batubara dan PT Mifa Bersaudara Pelaku Pelanggaran HAM

GeRAK Menilai : Pemerintah Abaikan Penyelesaian Debu Batubara dan PT Mifa Bersaudara Pelaku Pelanggaran HAM

0

wali-news.com, Meulaboh – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Meminta Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Aceh (Gubernur) beserta dengan dinas yang membidangi tambang dan lingkungan hidup untuk serius menyelesaikan persoalan dampak dari keberadaan stockpile (penumpukan) batubara milik PT. Mifa Bersaudara ditengah-tengah permukiman warga, di desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat dan Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.

Edy Syah Putra Koordinator GeRAK Aceh Barat menilai, berdasarkan hasil pemantauan dilapangan bersama tim Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, kami melihat (pemerintah-negara) seperti tidak punya itikad baik atau upaya untuk menyelesaikan persoalan yang sudah berjalan bertahunan-tahun itu, terhitung paska perusahaan mengoperasikan atau izin produksi batubara dikeluarkan oleh pemerintah terhadap perusahaan tersebut di Aceh Barat. Selasa (25/12/18).

“Catatan kita dan juga laporan dari warga serta media, persoalan ini sudah menghiasi media, baik lokal mau pun nasional dan bahkan pihak Provinsi yang diwakilkan kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh sudah pernah melakukan kunjungan kerja atau melakukan pemantauan ke Desa Peunaga Cut Ujong atas persoalan debu batubara tersebut berdasarkan laporan masyarakat”. Kata Edy

Namun, hasilnya tidak pernah diketahui secara jelas upaya penyelesaiannya. Terlebih, kami menyakini. Bila pemerintah (Gubernur) melakukan inpeksi ke daerah Barat-Selatan Aceh atau melakukan kunjungan kerja, pemerintah seperti menutup mata atas kejadian ini, dan dugaan kami, pemerintah seperti tidak mengangggap ada rakyatnya yang sedang butuh pertolongan atas persoalan debu batubara yang hampir setiap saat menderita akibat keberadaan stockpile tersebut terlalu dekat dengan perkampungan warga, kondisi tak terkecuali juga berlaku di Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Kata Edy

“Seharusnya, Gubernur atau Plt Gubernur yang pernah melewati jalan Barat-Selatan Aceh, tidak buta dengan tebaran spanduk di Desa Suak Puntong atas persoalan debu batubara tersebut, ini ironis dan sangat menyedihkan”.

Atas dasar dan kondisi tersebut, kami menyakini dan kami menduga bahwa ada upaya “melalaikan” atau negara sepertinya sengaja membiarkan persoalan ini tidak pernah untuk diselesaikan dan negara seperti “takut” untuk menyelesaikannya dan memperingatkan perusahaan agar patuh pada ketentuan aturan yang berlaku. Padahal, warga yang tinggal diseputaran lokasi stockpile batubara sudah sangat menderita atas debu batubara yang setiap saat masuk ke rumah dan mehinggapi seluruh isi di dalam rumah mereka.

GeRAK Aceh Barat juga menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat inkonsisten terhadap Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032 yang dimana dalam pada bagian kedua tentang Sistem Pusat Kegiatan, Pasal 11 Ayat (1) disebutkan tentang “Penetapan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a tentang Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan pada Ayat (2) disebutkan bahwa Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Meulaboh, meliputi Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo sebagai ibukota Kabupaten Aceh Barat berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa, pendidikan dan kesehatan untuk beberapa kabupaten yang berada di koridor pantai Barat – Selatan Aceh.

Edy menambahkan, Didalam Paragraf 7 tentang Kawasan Peruntukan Permukiman Pasal 35 Ayat (1) Kawasan Peruntukan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g terdiri atas: a. Kawasan Permukiman perkotaan, dan b. Kawasan permukiman perdesaan. Pada Ayat (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 5.885.98 Ha meliputi Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meurebo.

“Sedangkan dalam beberapa kali pertemuan yang disampaikan oleh perwakilan warga di hadapan perusahaan dan juga ikut dihadiri oleh Pemerintah (dinas terkait). Warga menuntut perusahaan untuk segera membayar rumah dan tanah mereka yang berada didekat lokasi stockpile perusahaan. Namun itu, juga belum terealisasi”. Tutupnya. (Red)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Agil Mughni dan Aida Sasmitha Duta Pelajar Sadar Hukum Aceh 2021

Wali-news.com, Banda Aceh – Agil Mughni dari Kota