GeRAK : Proyek Strategis Nasional Irigasi Lhok Guci, Jangan Datangkan Mudarat Bagi Warga

GeRAK : Proyek Strategis Nasional Irigasi Lhok Guci, Jangan Datangkan Mudarat Bagi Warga

0

wali-news.com, Meulaboh – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra mendorong agar pembangunan proyek bendungan Irigasi Lhok Guci yang terletak di Desa Semantok, Kecamatan Pante Ceureumen, yang jaringan saluran primernya melintasi Kecamatan Kaway XVI, Bubon, Samatiga, Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, harus tetap dilanjutkan hingga tuntas dan kemudian tidak menimbulkan masalah.

Seperti diketahui bahwa pembangunan jaringan irigasi Lhok Guci di Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat itu, masuk dalam proyek strategis nasional melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 15 Juni 2017.

Dari data pelelangan bahwa Pembangunan jaringan Irigasi D.I. Lhok Guci selauas 18.542 Hektare. Pada tahap I paket 1 oleh PT. Berantas Abipraya dengan nilai pagu kontrak Rp.138,2 milyar dan paket 2 oleh PT. Nindya Karya dengan nilai kontrak Rp.138,4 milyar. Dan untuk tahap II nilai pagu paket Rp.271 Miliar lebih dengan satuan kerjanya yaitu SNVT pelaksanaan jaringan pemanfaatan air Sumatera I Provinsi Aceh. Bahwa paket pekerjaan tahap ke II tersebut dimenangkan oleh PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah – I – 01.001.611.1-093.000, dengan nilai harga penawaran Rp.255,5 milyar.

Dalam rilisnya kepada wali-news.com. Sabtu (10/8/19). GeRAK mengatakan, selama proses pembangunan proyek bendungan irigasi tersebut, terdapat protes dari warga pada November 2018 lalu, protes tersebut disampaikan oleh warga Alu Lhok, Kecamatan Kaway XVI yang mengancam akan menghentikan proyek irigasi Lhok Guci.

Hal ini dikeluhkan warga dikarenakan proyek tersebut telah menyebabkan kebun warga digenangi air sehingga menyebabkan gagal panen. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Desa Alu Lhok, Husaini yang mengatakan bahwa, penggalian tanah untuk pembuatan saluran baru malah menutup aliran parit lama di lahan perkebunan warga, sehingga berbagai jenis tanaman terendam air saat musim hujan.

“Menurut Husaini, pihaknya sudah pernah membicarakan hal tersebut dengan rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan irigasi Lhok Guci, namun diabaikan.” Ujar Edy

Selanjutnya, kata Edy, pada Juli 2019 lalu sejumlah warga Desa Cot Darat, Kecamatan Samatiga juga mendatangi gedung DPRK untuk mengadu terkait ganti rugi lahan pembangunan saluran Irigasi Lhok Guci yang dinilai tidak sesuai kesepakatan, dan merugikan masyarakat. Pasalnya lahan warga yang diganti hanya dihitung Rp 22 ribu per meternya.

Seperti yang dialami Abdul Hakim, bahwa lokasi tanah yang dimiliki hanya berjarak 40 meter dari badan jalan lintas nasional, namun di bayar dengan Rp 22 ribu permeter. Sementara tanah yang bersebelahan dengan saya dibayar ada yang Rp 80 ribu per meter dan ada yang Rp 150 ribu permeter.

GeRAK mendorong pihak DPRK Aceh Barat segera memanggil BPN dan juga pihak lainnya yang punya peran dan tugas dalam membayar ganti rugi tanah milik warga tersebut. Seharusnya, dalam proses ganti rugi tanah milik warga tersebut prosesnya adalah ganti untung dan bukan dirugikan pemilik tanah.

Dikatakannya, pembangunan bendungan irigasi dianggarkan melalui dana Anggaran Pendapatan Pembangunan Nasional (APBN) dengan masa tahun anggaran dari 2017-2020, khususnya mutu dan kualitas beton sesuai standar irigasi lainnya atau sesuai dengan syarat spesifikasi dokumen kontrak sebagaimana telah disyaratkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Atas ke dua peristiwa tersebut, GeRAK Aceh Barat mendesak pihak terkait untuk memberikan kejelasan soal proyek irigasi Lhok Guci yang merupakan proyek Strategis Nasional Presiden Jokowi di Aceh. Seharusnya, ratusan miliyaran uang yang berasal dari sumber dana anggaran negara yang sudah dikeluarkan benar-benar termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Tentunya dari peristiwa dan laporan masyarakat ini, GeRAK tetap melakukan pemantauan dalam proses pembangunan proyek irigasi Lhok Guci tersebut, dan bila kemudian ada temuan atau dugaan penyimpangan maka pihaknya akan meminta Pemkab Aceh Barat untuk mendatangkan KPK RI ataupun pihak yang berwenang lainnya, mengingat ada ratusan milyar uang negara telah dikucurkan dalam pembangunan irigasi Lhok Guci tersebut.

Hal tersebut sebagian mana Inpres No 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Presiden menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan pengawasan dan pengauditan investigasi atas kasus penyalahgunaan wewenang atas proyek strategis sasional yang menyebabkan kerugian Negara.

“Ini bertujuan agar ketika proyek bendungan irigasi selesai, maka tidak mudah rusak. Sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya oleh warga yang melakukan aktifitas bertani dan berkebun di Kabupaten Aceh Barat.” Tuturnya

Pihaknya juga sangat mendukung penuh upaya dari pemerintah untuk menunjang program swasembada beras, ketahanan pangan nasional dan mengembangkan pola pertanian maju serta modern dengan pembangunan bendungan irigasi Lhok Guci tersebut. (Red).

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Alami Lumpuh, Nurdin Warga Butuh Cot Jurumudi Arongan Lambalek Butuh Perhatian

wali-news.com, Meulaboh – Sejak jatuh sakit, kondisi Nurdin