GMKI Bandar Lampung : RUU PKS Ditunda, Korban Kekerasan Seksual Semakin Meningkat

GMKI Bandar Lampung : RUU PKS Ditunda, Korban Kekerasan Seksual Semakin Meningkat

0

wali-news.com, Bandar Lampung – Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Bandar Lampung Annes Sihombing menyesalkan ditundanya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) (04/07/20).

“Saya protes dengan keputusan DPR RI dan menilai pembahasan RUU itu seharusnya mudah, terlebih jika ada kesepahaman mengenai urgensi masalah kekerasan seksual,” ujar Annes.

Menunda pembahasan hanya menunjukkan bahwa para wakil rakyat tak paham bahwa ini adalah masalah genting. Ada banyak alasan untuk mendorong DPR segera mengesahkan RUU PKS. Salah satunya, belum ada peraturan perundang-undangan yang memadai terkait kekerasan seksual.

Saat ini dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual, aparat penegak hukum hanya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sedangkan KUHP hanya mengatur kekerasan seksual berupa perkosaan dan pencabulan. Sedangkan RUU PKS cakupannya lebih luas karena memuat 9 bentuk kekerasan.

RUU PKS juga mengatur pidana pokok berupa rehabilitasi khusus kepada pelaku, yang tidak diatur dalam KUHP. Selain itu, RUU PKS mengatur upaya pencegahan kekerasan seksual di berbagai sektor, antara lain infrastruktur, pelayanan dan tata ruang, pendidikan, tata kelola kelembagaan pemerintah, ekonomi, sosial dan budaya.

RUU PKS juga nantinya digunakan sebagai landasan hukum yang dapat mengakomodasi kebutuhan korban.

Alasan lain pentingnya pengesahan RUU PKS ialah meningkatnya angka kekerasan seksual. Hal ini dibuktikan dengan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 menyebutkan terjadi 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun 2019. Angka tersebut naik 6 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 406.178.

“Jika DPR merasa bahwa pembahasan RUU PKS ini sulit, Saya meminta supaya para akademisi dan masyarakat sipil dilibatkan dalam prosesnya,” tegas Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI tersebut.

Terdapat banyak jaringan masyarakat sipil yang sangat konsen membahas RUU PKS. Mereka tidak harus menunggu istri, anak perempuan, saudara perempuan jadi korban dulu untuk menyadari bahwa permasalahan kekerasan seksual itu nyata dan harus segera ditangani.

Editor : Ikhsan

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Viral, Seorang Wanita Lakukan Pembakaran Bendera Merah Putih

wali-news.com, Lampung Utara –Polisi saat ini masih mendalami