Good Governance dalam Perspektif Islam

Good Governance dalam Perspektif Islam

0

Oleh : Revinda Wira Sahputra*

Suatu masyarakat jika tidak ada pemerintahan akan menjadi kekacauan masal, maka dari itu pmerintahan hadir sebagai pengatur dan pengelola organisasi yang ada pada suatu negara. Pemerintahan sebagai pengatur dan sesuatu yang tidak dapat di hindarkan dalam kehidupan setiap warga negara, pemerintah adalah harapan dan peluang untuk mewujudkan hidup yang penuh dengan aturan dan sejahtera serta berdaulat melalui pengelolaan kebebasan dan persamaan yang di miliki oleh warga negara. Pada sisi lain, pemerintah merupakan sebuah tantangan dan kendala bagi warga negara terutama ketika pemerintah terjauhkan dari pengalaman etika pemerintahan.

Di dalam masyarakat manusia beradab, sangat di perlukan yang namanya aturan dan norma-norma yang berlaku, serta perlunya pengupayaan terhadap penguatan aturan aturan yang sudah di buat agar peraturan peratuan yang berlaku tersebut memiliki legitimasi yang kuat serta wajib untuk di taati. Berlangsungnya pemerintahan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang wajar dalam semua sektor kehidupan masyarakat. Langkah awal daripada sebuah pemerintahan di harapkan dapat membentuk kehidupan masyarakat yang baik di dalam bingkai norma norma yang baik untuk proses kehidupan bernegara yang kolektif. Dengan hal tersebut juga harapan nya dapat menciptakan kebutuhan akan kehidupan yang wajar dan dapat melakukan penegakan terhadap norma norma dan aturan aturan yang menimbulkan rasa keadilan terhadap setiap warga negara.

Maka dari itu, untuk mewujudkan hal hal yang sudah tertulis di atas di perlukan suatu sistem tata kelola yang baik dan efektif serta efisien yang berlandaskan asas asas demokratis. Kosnep pemerintahan yang baik tersebut sering juga di sebut dengan good governance, dengan adanya sistem tata kelola yang baik maka akan tercapai cita cita pemerintahan yang baik dan dapat menimbulkan kesejahteraan bagi setiap masyarakat pada sebuah negara. Prinsip good governance ini sangat banyak di minati oleh setiap pemerhati ataupun pakar pakar yang fokus nya terhadap pemerintahan. Tata kelola pemerintahan islam sendiri juga banyak di minati oleh pakar pakar, secara garis besar islam mengajarkan hal hal yang sepenuhnya baik dan minim mudharrat atau keburukan, oleh karena itu jika di sandingkan dengan kehidupan bermasyarakat tata kelola pemerintahan islam sangat lah baik dan perlu. Akan tetapi pastinya tidak ada sistem yang sempurna pasti setiap sistem meiliki plus dan minus dalam perjalanan nya. Persepektif tata kelola pemerintahan islam dalam bingkai good governance inilah yang akan menjadi pokok daripada sebuah kajian good governance.

Kata “good” disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance atau kalau dipadukan dengan hukum Islam sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam (al-qiyam al-asasiyah), dalam hal konteks pendekatan ushul fiqh mempunyai teori peningkatan norma. Yang menjadi sense of crisis atau pertanyaan mendasar adalah bagaimana penerapan teori pertingkatan norma dalam ushul fiqh dalam membangun konsep good governance dalam hukum Islam?

Kajian good governance dapat di telusuri dengan ushul fiqh, dengan cara menggali nilai nilai filosofis pada norma yang ada di hukum islam. Sebagai metode penemuan hukum, fiqih merupakan bagian daripada metode penelitian pada hukum islam secara universal. Penelitain hukum islam ada dua yaitu penelitian preskriptif dan penelitian deskriptif. Penelitian preskriptif bertujuan untuk menggali norma norma hukum islam dalam tatanan norma norma ideal yang dapat mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan yang lebih baik. Sedangkan penelitian deskriptif, melihat hukum islam sebagai suatu fenomena sosial yang berinteraksi dengan gejala gejala sosial lain nya. Penelitian hukum islam dengan metode fiqih termasuk ke dalam bidang penelitian hukum islam preskriptif, yang bertujuan untuk menciptakan norma norma atau perilaku berlandaskan syariah untuk menanggapi setiap masalah dari sudut pandang normatif.

Teori peningkatan norma dapat di jadikan sebagai salah satu landasan dalam pengembangan paradigma hukum islam sebagai pandangan alternatif terhadap pemecahan persoalan yang ada pada hukum islam, juga dapat di integrasikan dengan teori dalam islam yang bernama maqashid al syariah yang juga bagian daripada hukum islam ( al qiyam al asasiyyah ). Good governance dapat terwujud jika masyarakat dan aparatur pemerintah menjadikan hukum islam sebagai pedoman daripada perilaku dalam setiap perbuatan dan perlakuan nya di dalam kehidupan. Prinsip dan nilai nilai dasar harus dijadikan pegangan di dalam penetapan hukum islam agar pendekatan pendekatan yang sifatnya filosofis dapat terealisasikan.

Dengan adanya aktualisasi terhadap hukum islam dalam perilaku berbangsa dan bernegara dengan diharapkan dapat mewujudkan good governance. Makna lain daripada nilai nilai filsafat hukum good governance dalam perspektif hukum islam menjelaskan antara lain nilai nilai yang ada pada hukum islam dan juga menggali nilai nilai terdalam pada norma norma ushul fiqih yang ideal dalam menanggapi nilai dan tingkah laku manusia dan penataan terhadap kehidupan bermasyarakat serta bernegara yang baik.

Nilai nilai yang ada pada hukum islam adalah nilai kesetaraan, nilai keadilan, nilai kebebasan, nilai persamaan, nilai persaudaraan, dan nilai nilai etika. Dari berbagai pengertian good governance yang ada maka dapat di rumuskan dalam perspektif hukum islam yaitu :

  1. Menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniyah.
  2. Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan
  3. Penciptaan stabilitas politik

Dengan kata lain terdapat tiga macam good governance yang di wujudkan melalui perspektif islam yaitu spiritual governance yang di simbolkan dengan adanya penegakan shalat agar dapat menciptakan kenyamanan pada diri setiap masyarakat, economic governance yang di simbolkan dengan adanya pembayaran zakat hal inilah yang menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi setiap warga negara, political governance yang berlandaskan amar maruf nahi munkar agar terciptanya stabilitas politik yang diajuhi oleh praktik praktik terlarang yang dapat menyebabkan kerugian bagi warga negara.

Pendekatan ushul fiqih dalam tata kelola pemerintahan yang berlandaskan hukum islam dengan menggunakan teori peningkatan norma sangat perlu di gunakan untuk menyikapi permasalahan atau fenomena fenomena yang ada di era ini. Nilai nilai yang ada pada hukum islam sangat di butuhkan untuk berkontribusi dalam hal tata kelola pemerintahan gaar terciptanya pemerintahan yang ideal. Menjunjung tinggi rasa keadila, persaudaraan, dan juga kemakmuran merupakan hal yang di harapkan seluruh warga negara. Sebuah negara demokratis pastinya harus menjunjung tinggi nilai musyawarah agar orientasi pada sistem tata kelola nya baik dan warga negara nya pun dapat merasakan keadilan dari pemerintah tersebut. Good governance sebuah pengharapan yang di impi impikan setiap warga negara maka dari itu kolaborasi yang sangat apik jika ushul fiqih dengan pendekatan peningkata norma nya dapat di kolaborasikan dengan tata kelola pemerintahan yang demokratis seperti yang ada di negeri kita ini, Indonesia.

*Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

BKM Desa Iku Lhung Abdya Salurkan 1641 Kilogram Beras Zakat Fitrah

Wali-News.com, Abdya – Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pada