M. Yusuf (Ist.)
Pangkalpinang, Wali-News.com – Akhir-akhir ini kerap kali terdengar isu terkait dengan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode semakin mencuat ke permukaan baik di media sosial maupun di muka publik.
Yusuf Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bangka Belitung mengungkapkan persoalan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, mendapat tanggapan serius dari berbagai OKP, Mahasiswa, dan masyarakat di berbagi daerah terkhusus di Provinsi Bangka Belitung.
”Isu penundaan pemilu dan perpanjangan presiden 3 periode menjadi isu polemik di kalangan mahasiswa dan masyarakat, tentu hal ini menjadi persoalan serius yang harus di suarakan oleh berbagai kalangan, bahwa isu semacam ini melanggar amanat Konstitusi.” ujar Yusuf
Sudah 24 Tahun Indonesia menganut negara Demokrasi setelah Revormasi, harusnya telah selesai persoalan masa jabatan presiden dengan 2 periode, dan tidak ada persoalan yang begitu urgent untuk melakukan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.
“ Saya sangat kecewa di lingkup istana jajaran para menteri dan beberapa parpol mengiginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, sangat terlihat betul bahwasanya para pemangku jabatan saat ini hanya memikirkan persoalan perut dan jabatan saja, tidak lagi memikirkan persoalan bagaimana masyarakat di bawah yang semakin susah menyambung hidup lebih baik setelah pendemi covid 19.” sambung Yusuf
Beberapa kali Presiden Jokowi emang menyampaikan bahwa jangan ada lagi pembicaraan terkait isu tersebut. Namun ,Yusuf mengungkapkan bahwa pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi tidak ada pernyataan tegas dan mengarah untuk menolak isu yang berkembang, seakan ada kesan membiarkan bergulir begitu saja.
“Serasa saya sampai hari ini tidak ada pernyataan tegas dari Presiden mengatakan menolak secara lugas, tegas terkait isu yang lagi berkembang.” ujar Yusuf
Maka sangat wajar hari ini banyak beterbaran flayer dari berbagai OKP, Mahasiswa untuk menyuarakan Aksi hari ini dan beberapa hari kedepan di berbagai daerah untuk turun kejalan menyuaran penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan presiden 3 periode.
“Tentun kita sangat mendukung proses kontrol, dan gerakan turun ke jalan yang di lakukan oleh mahasiswa dan OKP di berbagai daerah menyuaraka penolakan, kita juga akan ikut berpartisipasi menyuarakan persoalan ini di bangka belitung.”ujar Yusuf
Lanjut, Yusuf mengatakan beberapa langkah yang harus di ambil oleh pemerintah maupun instrumen negara yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu:
1. Meminta Presiden menyatakan dan memastikan bahwa menolak untuk menjadi presiden 3 periode dan mengevaluasi Menteri Perdagangan dan Menteri Investasi
2. Meminta DPR RI melalui Ketua DPR RI dan MPR RI Puan Maharani dan Bambang Soesatyo Menyatakan bahwa tidak akan ada pembahasan mengenai Amandemen UUD 1945 tentang masa jabatan presiden.
“ Persoalan ini harus segera di tindak lanjuti oleh presiden untuk menjaga keseimbangan fokus pemerintah dalam menyelasaikan persoalan ekonomi yang semakin tidak setabil di masyarakat” Tutup Yusuf. (RA/WN)
