HMI Cabang Babel Kritik UU Terkait Penanganan Covid-19

HMI Cabang Babel Kritik UU Terkait Penanganan Covid-19

0

Pangkalpinang – Disahkannya Perppu Corona menjadi UU memantik reaksi yang beragam. Menurut Kabid Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Bangka Belitung Khoirussoleh, peran UU dalam penanganan Covid – 19 di Indonesia sangat penting dalam ketatanegaraan yang berlandaskan hukum. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang juga wajib dikritisi.

“Penanganan Covid-19 merupakan kebijakan yang memang harus diatur oleh pakar hukum, sehingga UU tersebut sangat diperlukan. Namun demikian, UU Covid – 19 itu harus berpihak kepada rakyat yang layak untuk diimbangi,” ujar Khoirssoleh.

Menurut Khoirussoleh, penerapan UU Covid-19 perlu dilakukan secara proporsional dan objektif. Terlebih berkaca pada fakta sekarang ini bahwa masih terdapat rakyat yang sulit mendapat bantuan.

“Bukan karena bantuan atau sumbangan yang tidak ada sama sekali. Melainkan dari administrasi yang sulit dan berbelit, termasuk juga bantuan yang kadang belum tepat sasaran. Mulai dari jumlah bantuan yang mungkin belum mencukupi, mekanisme penyaluran yang belum tepat, ada korban, berebut bantuan, dan kesulitan-kesulitan lainnya.” tambah Khoirussoleh.

Di sisi lain, Khoirussoleh juga setuju adanya pandangan yang mengkhawatirkan “imunitas absolut” pada penguasa sehingga berpotensi tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Hal tersebut terlihat dari adanya pasal yang mengatur bahwa pejabat negara tidak bisa dituntut secara hukum.

“Terlihat jelas ada upaya memanfaatkan momentum pandemi untuk mencari peluang besar-besaran di pemerintahan. Bukan perubahan untuk mengakhiri korupsi tapi justru memuluskan tindakan melakukan korupsi,” ujar Khoirussoleh.

Ketua HMI Cabang Babel Rizqi Khulafahu Shidqi pun memiliki pandangan yang senada. Menurut Rizqi, UU Covid-19 harus dibenahi dan dikaji untuk kepentingan umat. Di sisi lain, HMI Cabang Babel tidak mendukung sepenuhnya UU Covid-19 atau bahkan sebaliknya menolak sepenuhnya UU tersebut, melainkan mengambil posisi “pertengahan” untukterus mengkritisi pelaksanaan UU Covid-19. “Terkait dengan usulan dasar hukum penanganan Covid – 19, sebenarnya HMI bukan setuju atau tidaknya. Namun demikian, HMI Cabang Babel akan tetap mengkritisi UU Covid-19 agar dikaji kembali mengingat UU dibuat untuk memenuhi kepentingan umat bukan kepentingan kelompok tertentu. Tujuannya agar tidak timbulnya sebuah pengambilan keputusan di luar, sehingga membuat banyak orang yang kebingungan akibat tarik ulur kebijakan,” pungkas Rizki. (Jp/WN)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Partai Gelora Bangka Belitung Soroti Aksesibilitas Ibu Kota Negara Baru

Pangkalpinang, Wali-News.com – Pengesahan RUU Ibu Kota Negara