HMI Cabang Babel Sikapi RUU Haluan Ideologi Pancasila

HMI Cabang Babel Sikapi RUU Haluan Ideologi Pancasila

0

Pangkalpinang – Pembahasan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) memantik reaksi yang beragam. Termasuk Pimpinan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangka Belitung (Babel) yang mempertanyakan mengapa RUU HIP tidak memasukkan Ketetapan MPRS No.XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah NKRI Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atas Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dalam konsiderannya.

“Tap MPRS XXV/1966 hingga kini belum dicabut, sehingga keberlakuannya masih diakui. Karena itu, Ketika HIP hendak dijadikan aturan seharusnya mencantumkan Tap MPRS XXV/1966 sebagai acuan agar tak terlihat main-main dengan idelogi komunisme. Setidaknya pencantuman Tap MPRS XXV/1966 dituangkan dalam ketentuan “Mengingat” dari RUU HIP,” ujar Kabid Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cab. Babel Khoirussoleh.

Menurut Khoirussoleh, RUU HIP akan kehilangan rohnya apabila tidak mempertimbangkan sejarah pembentukan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, hingga mencapai kesepakatan final PPKI pada 18 Agustus 1945.

“Semuanya (konsep Pancasila yang diajukan para Bapak Bangsa—red) menyebut sila ketuhanan, dan tidak satupun yang menyebut sila atheisme apalagi komunisme sebagai dasar atau ideologi negara. Oleh karena itu, jangan sampai RUU HIP justru digunakan oleh sebagian kalangan untuk menegasikan ancaman komunisme dan mencoba mengebiri TAP MPRS Nomor 25/1966 yang masih berlaku sampai saat ini,” tambah Khoirussoleh.

Sorotan lain dalam RUU HIP yang juga menimbulkan gejolak pada Pasal 7 Ayat (2). Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa ciri pokok Pancasila berupa Trisila. Ketiganya, yaitu “sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan”. Kemudian, “Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong,” sebagaimana bunyi Pasal 7 Ayat (3).

“Dengan adanya pasal-pasal tersebut, saya melihat bahwa RUU HIP mencoba memeras Pancasila menjadi Trisila lalu menjadi Ekasila. Hal tersebut pun merupakan upaya nyata pengaburan dan penyimpangan makna Pancasila,” tegas Khoirussoleh.

Khoirussoleh pun menyerukan agar Pancasila saat ini perlu dilindungi dari bahaya dan praktik paham liberalisme/kapitalisme serta bahaya paham keagamaan apa pun yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

“Proses pembahasan RUU HIP perlu diawasi secara bersama. Jangan sampai makna dan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dikerdilkan dalam RUU HIP yang pada akhirnya akan berimbas negatif pada tatanan kehidupan bangsa dan negara”, tutup Khoirussoleh. (Jp/WN)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

DPC Permahi Babel Gelar Majelis Ilmu Bahas Amandemen Konstitusi

Pangkalpinang, Wali-News.com — Kamis  (16/9) kemarin, Dewan Pimpinan