Kanwil DJP Aceh Imbau Peserta Wajib Pajak Manfaatkan Amnesti Pajak

Kanwil DJP Aceh Imbau Peserta Wajib Pajak Manfaatkan Amnesti Pajak

0
Kepala Kanwil DJP Aceh, Ahmad Djamhari saat diwawancara media di Kantor KPPN Aceh, Peuniti Banda Aceh (21/3)

wali-news.com, Banda Aceh – Kantor wilayah Direktorat jenderal Pajak (DJP) Aceh mengadakan Press Confrence terkait akan berakhirnya program Amnesti Pajak Periode III (ketiga) pada tanggal 31 Maret 2017,di kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Aceh, Peuniti Banda Aceh, Selasa (21/3)

Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh Ahmad Djamhari mengatakan program Amnesti Pajak untuk Wilayah Kerja Kawil DJP Aceh sampai dengan tanggai 20 Maret 2017 sebesar 98,4 M dengan rincian KPP Pratama Banda Aceh 50,2 M, KPP, Pratama Lhokseumawe 7,5 M, KPP Pratama Meulaboh 9,1 M, KPP Pratama Bireuen 10,6 M, KPP Pratama Langsa 14,3 M, KPP Pratama Tapaktuan 5 M, dan KPP Pratama Subulussalam 1,9 M.

Kantor wilayah DJP Aceh Memberikan Apresiasi kepada semua pihak yang ikut menyukseskan Amnesti Pajak dan terus bersinergi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

“Apresiasi yang tinggi khususnya disampaikan kepada Wajib Pajak peserta Amnesti Pajak di Iingkungan Kanwil DJP Aceh dan berharap komitmen selanjutnya untuk menjadi Wajib Pajak yang baik. Bagi yang belum mengikuti program Amnesti Pajak kami berharap dapat memanfaatkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal 31 Maret 2017,” imbaunya.

Dikatakannya, Kanwil DJP Aceh akan fokus dan konsisten melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak setelah berakhirnya masa Amnesti Pajak dengan memanfaatkan momentum era keterbukaan informasi sehingga tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi dari pajak.Dalam haI Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir, dan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, atas Harta yang dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data atau informasi mengenai Harta dimaksud

“Bagi Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak diimbau untuk segera memanfaatkan program Amnesti Pajak. Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk atas nama Direktur Jenderal Pajak secara jabatan menghapus sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang belum dilunasi yang terdapat pada STP, SKP, Surat Keputusan, atau putusan, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir dalam rangka pelaksanaan Amnesti Pajak. Sanksi administrasi yang dihapus merupakan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan. Kanwil DJP Aceh berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum terutama pasca berakhimya program Amnesti Pajak,” ujarnya. 

Menurutnya pemerintah akan tetap dan terus menjamin situasi Nasional yang kondusif untuk usaha dan investasi. Selain itu kami menghimbau Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2016 dan mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. 

“Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2016 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah tanggal 31 Maret 2017 dan Wajib Pajak Badan tanggal 30 April 2017. Bagi Wajib Pajak yang telah mengikuti program Amnesti Pajak, harta yang telah disampaikan melalui Surat Pemyataan Harta (SPH) dilaporkan daiam SPT Tahunan PPh,” pungkasnya

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

AMM Lakukan Aksi Mogok Makan di Halaman DPR Aceh

Wali-nees, Banda Acwh- Anak Muda Menggugat ( AMA)