Kebijakan Sertifikasi Penceramah Dianggap Kontraproduktif, Anggota DPRD Bangak Belitung Lebih Setuju Upgrading

Kebijakan Sertifikasi Penceramah Dianggap Kontraproduktif, Anggota DPRD Bangak Belitung Lebih Setuju Upgrading

0
Ilustrasi Sertifikasi Penceramah

Pangkalpinang – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Aksan Visyawan, menanggapi kebijakan sertifikasi penceramah oleh Kemenag, di Kota Pangkalpinang, Selasa (14/9/2020).

Politisi PKS ini menjelaskan, seharusnya saat ini fokus terhadap penanganan pandemi covid-19 serta kebijakan yang dibuat harus produktif untuk Indonesia lebih baik.

“Kebijakan sertifikasi penceramah lebih ke kontraproduktif, sungguh disayangkan dimana Indonesia saat ini sedang terdampak pandemi covid-19, kebijakan seharusnya lebih produktif untuk membangun Indonesia lebih baik. Sertifikasi penceramah ini terkesan seakan-akan membatasi ruang gerak dan pengembangan agama, kalau itu yang dimaksud, saya tidak setuju” ujar Aksan Visyawan

Menurut Aksan, yang seharusnya diberlakukan peraturan dalam UU ketika penceramah mengalami kesalahan pada saat berdakwah tanpa harus menggunakan kebijakan sertifikasi penceramah tersebut.

“ketika penceramah salah bicara, diadakan saja peraturannya. Tapi kalau mensertifikasi penceramah ini kesannya menghambat pertumbuhan islam, seharusnya berfikirnya lebih produktif, ayo gunakan dana APBD ataupun APBD untuk upgrading, bukan malah membatasi ruang gerak dengan sertifikasi” tambah Aksan.

Ditambahkannya, kebijakan sertifikasi penceramah seakan-akan bertentangan dengan nafas Pancasila sila ke-1 yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”

“Kebijakan ini seakan-akan bertentangan dengan nafasnya Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa agama di Indonesia ada Islam, Katolik, dll diakui di Indonesia. Dalam Islam juga diajarkan sampaikanlah walaupun satu ayat, gak perlu ribet dengan adanya sertifikasi. Ketika ada orang salah diadili saja secara hukum, tanpa harus sertifikat. Kebijakan ini jangan sampai menghambat ruang gerak pengembangan islam” beber Aksan Visyawan

Aksan pun menyatakan lebih setuju dengan kebijakan upgrading, daripada sertifikasi penceramah.

“Ayo, kita ciptakan pelatihan-pelatihan untuk agama, itu lebih bagus, kalau sertifikasi terkesan untuk membatasi ruang gerak untuk menyampaikan kebenaran, tapi kalau upgrading berbeda dengan sertifikasi, ciptakan dulu sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas SDM para da’i ini, itu saya setuju” tutup Aksan Visyawan. (Jp/WN)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

PW Muhammadiyah Babel Berharap Vaksin Covid-19 Segera Ada Di Indonesia

Pangkalpinang, Wali-News.com – Pemerintah merencanakan akan membagikan vaksin