Kepala Dinas LHK NTB tidak Hadir Proses Hearing Petani Lotim Diundur

Kepala Dinas LHK NTB tidak Hadir Proses Hearing Petani Lotim Diundur

0
Perwakilan Agra dan FPR menunggu kehadiran Kadin LHK

Mataram, Kelompok petani Kab. Lombok Timur yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) NTB dan Fornt Perjuangan Rakyat (FPR) NTB mengajukan permohonan hearing dengan pemerintah Dians Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB untuk segera mengambil tindakan terhadap PT. Sadana yang dinilai merugikan masyarakat dan melakukan pengelesaian masalah agraria sesegera mungkin.
Sebelumnya AGRA dan FPR telah melakukan hearing bersama pemprov NTB di Kantor Gubernur pada 24 September 2019. Namn hingga saat ini pemprov dinilai tidak dapat memberikan jaminan apapun terkait isu dan tuntutan yang disampaikan, oleh karena itu para petani yang tergabung dalam AGRA dan FPR tersebut mengajukan kembali proses hearing kepada Dinas LHK dan disetujui pada 21 Oktober 2019 pukul 09.00 Wita bersama kepala dinas LHK.
“Kami telah mengajukan hearing kepada dinas LHK karena tidak ada upaya tindak lanjut dari proses hearing sebelumnya, kami ingin pemerintah dinas meninjau langsung ke Lombok Timur.” Ungkap Sukirman, ketua Agra NTB.
Hearing yang telah disetujui oleh dinas LHK pada pukul 09.00 wita batal dilakukan karena ketidakhadiran kepala dinas. Sebelumnya pihak dinas LHK memberikan waktu kepada perwakilan AGRA dan FPR untuk menunggu hingga pukul 17.00 wita, namun mereka menolak dikarenakan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan sehingga akan datang lagi pada hari Rabu.
“Sebelumnya dinas LHK sudah berjanji akan melakukan hearing dengan kami, dan kami datang sesuai waktu yg telah ditetapkan, namun hingga pulul 11.00 Wita dari pihak dinas belum bisa memberikan kepastian kehadiran bapak kadin sehingga kami disuruh menunggu sampai jam 5 sore, sebagai petani ya kami punya pekerjaan yang harus kami kerjakan, jadi kami akan kembali lagi besok.” Tambah Sukirman.
Mereka menuntut kepada Pemprov untuk menindak tegas PT Sadhana Arifnusa dari tanah Sambelia yang dinilai merugikan para petani, menolak penetapan RUU Pertanahan serta meminta pihak DLHK untuk meninjau kondisi petani di Lombok Timur.
“Kami sudah menunggu kehadiran dari bapak Kepala Dinas, namun hingga saat ini beliaunya belum juga memberikan kepastian, dan kami diminta menunggu sampai jam 5, ya tidak bisa. Jadi kalau hearing besok juga batal dilakukan maka kami akan melakukan aksi besar – besaran bersama seluruh serikat butuh di Lotim. Kami akan kembali lagi pada tanggal 22.” Ungkap Herman koordinator FPR.”kata Herman perwakilan FPR NTB.

Aprilia

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

BINDA SULSEL SIAPKAN RIBUAN DOSIS VAKSIN DOSIS 2

BANTAENG – Badan Intelijen Negara (BIN) Sulawesi selatan,