Ketua LMND Makassar Serukan Penyatuan Kekuatan Bersama Rakyat dan Buruh

Ketua LMND Makassar Serukan Penyatuan Kekuatan Bersama Rakyat dan Buruh

0

wali-news.com, Makassar – Di tengah merosotnya perekonomian dan tingkat belanja masyarakat serta pergolakan ekonomi politik internasional, mendorong penguasa negara kita untuk merancang berbagai strategi untuk mendorong kestabilan ekonomi.

Salah satunya, yaitu dengan merancang RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di mana terdapat 11 cluster yang menjadi pokok pembahasannya.

Dari strategi deregulasi secara besar-besaran ini, terdapat sebanyak 82 Undang-Undnag dan 1.194 Pasal yang akan direvisi dengan metode Omnibus Law yang secara substansi membukakan karpet merah kepada investor.

Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah, apa dampaknya untuk rakyat Indonesia dan para buruh? Dan pembangunan ekonomi untuk siapa?

Dari 11 cluster yang menjadi poin pokok dalam pembahasan Omnibus Law adalah soal penghilangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), penghapusan pidana korporasi, dan pengadaan lahan untuk para investor.

Dari sini kita dapat melihat bahwa ke depannya masalah konflik agraria atau perampasan ruang hidup masyarakat akan semakin meningkat yang mana tujuan sebenarnya adalah untuk memanjakan para pemodal dan menindas rakyat,

Sementara nasib terhadap tenaga buruh yang ada di pabrik, jika kita mencoba mengkaji landasan substansial dari pemerintah dari kepentingannya untuk mendorong RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, jangan terperangkap pada permainan redaksi kalimat yang ditawarkan pemerintah dalam draftnya, tetapi lihat lebih dalam masalah substansial dari kebijakan tersebut.

Yaitu, masalah pemberlakuan sistem pengupahan perjam serta jam kerja diatur dengan sistem fleksibel.

Artinya, sistem pengupahan berdasarkan Upah Minumum Kota/Kabupaten atau Upah Minimum Provinsi (UMK/UMP) lambat laun dihilangkan dan secara otomatis pesangon untuk buruh relatif lebih rendah, bahkan dihilangkan.

Hal ini diperparah dengan nasib kaum buruh yang akan dilempar keluar pabrik akibat dibukanya pintu selebar-lebarnya bagi pekerja asing.

Tidak henti-hentinya pemerintah terus mencekik rakyatnya.

Ditambah lagi dengan akses masyarakat untuk mendapat jaminan sosial semakin sulit.

Pasalnya, awal tahun ini pemerintah tetap menaikkan iuran BPJS hingga 100% melalui kebijakannya pada Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan telah dijalankan pada awal bulan Januari lalu.

RUU Omnibus Law adalah agenda politik besar dalam membentuk satu aturan untuk mengamankan posisi pemodal yang telah mengalami ambang batas kehancuran karena tidak mampu mensejahterakan rakyat.

Justru sebaliknya, terus menindas rakyat demi mengakumulasikan modalnya.

Perlu diingatkan kembali bahwa orang-orang yang berada di dalam tubuh badan legislatif sebagian besar merupakan pengusaha.

Dari total 575 anggota DPR dan 262 orang yang memiliki latar belakang pengusaha, 247 diantaranya adalah pemilik saham di berbagai perusahaan.

Oleh sebab itu, hanya terdapat satu pilihan untuk para mahasiswa, yaitu melebur dan menyatukan kekuatan bersama rakyat dan buruh untuk menolak segala bentuk sistem kebijakan yang terus membuat rakyat hidup dalam ketertindasan.

 

Penulis : Aldi Ardiansyah, Ketua Eksekutif Kota LMND Makassar

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Makassar Hanya Karantina Parsial, Tidak Lockdown

wali-news.com, Makassar – Pj Wali Kota Makassar, Iqbal