Ketua SMUR : PPKM Mikro Menghancurkan Priuk Nasi Masyarakat Aceh

Ketua SMUR : PPKM Mikro Menghancurkan Priuk Nasi Masyarakat Aceh

0

Wali-News.com, Lhokseumawe–  Ketua Komite Pimpinan Wilayah (KPW) – Solidaritas mahasiswa untuk rakyat(SMUR) Kota LSM-ACUT, Nanda Rizki mengatakan, Pemerintah latah dalam menetapkan kebijakan Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, Minggu (18/7/202)

Seharusnya kata Nanda, mengingat kondisi Aceh masih menjadi primadona provinsi termiskin Pemerintah perlu melihat realita objektif di Aceh untuk memutuskan mata rantai covid-19 bukan pemberlakuan PPKM Mikro

Pemerintah Aceh dalam kampanye penanggulangan covid-19 kerap menggunakan narasi militer, mereka mengatakan bahwa kita sedang berperang melawan musuh yang tak kasat mata yaitu virus covid-19 yang ganas, lalu mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mendukung Pemerintah yang ada yaitu PPKM Mikro

“Namun disatu sisi pemerintah sendiri menunjukkan ketidak seriusannya dalam mengurus masalah pandemi ini” Kata Nanda

Menurutnya, di Aceh sendiri usaha-usaha mikro seperti warung kopi dan usaha kecil lainnya masih butuh perhatian serius karena merupakan aktivitas yang menopang hidup masyarakat

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sampai pukul 10 malam akan berdampak kepada omset usaha mikro yang berimbas kepada para pekerja

“Mereka bahkan terancam untuk kehilangan pekerjaan karena omset menurun serta dibayang-bayangi oleh pemecatan”. Terangnya

Nanda juga mengkritisi upaya penertiban yang dilakukan oleh satuan Satgas Covid-19 baik dari TNI, Polri beserta Satpol PP sering kali terlihat seperti menebar teror

“Perlu diketahui bahwa Aceh dalam hal menghadapi mereka yang berseragam aparat acap kali menimbulkan trauma konflik yang lama”. Kata Nanda mengingatkan

Karena Aceh masih daerah dengan status hijau, seharusnya langkah yang di ambil adalah memperketat pemantauan prokes di Aceh tanpa melemahkan ekonomi

Namun, selama ini kebijakan PPKM Mikro oleh Pemerintah tersebut tidak menjawab bagaimana pemerintah membuat masyarakat bertahan hidup ditengah badai virus covid-19 dan krisis ekonomi yang semakin subur di tanah rencong.

Alih-alih untuk mensejahterakan, lanjutnya, yang terjadi justru makin maraknya korupsi bantuan sosial (bansos) dan disisi lain, sejumlah upaya  refokusing anggaran yang pro rakyat seperti dana dayah dan dana untuk rumah duafa juga ikut menjadi target untuk dicoret, lalu anggaran tersebut tidak sepenuhnya terpakai dan menjadi Silpa

Menurutnya, hal ini terjadi karena anggaran yang seharusnya dipakai untuk tracking dan treatment penangganan covid-19 tidak dibelanjakan secara tepat sasaran dan maksimal, alhasil kasus Covid-19 kembali meledak di Aceh.

“Jika PPKM Mikro yang di berlakukan di Aceh masih seperti ini tanpa adanya pertimbangan yang lebih matang, maka ada dua hal yang akan selalu menghantui masyarakat Aceh, yang pertama virus covid-19 dan yang kedua adalah kemiskinan”. [ JJ ]

Editor : Muslim

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Polda Aceh Bongkar Praktik Tambang Ilegal Galian C, 2 Unit Alat Berat Diamankan

Wali-News.com, Banda Aceh – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh