Kritik Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, DPC Permahi Babel Sarankan Pemerintah Berantas Kecurangan dan Perbaiki Manajemen

Kritik Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, DPC Permahi Babel Sarankan Pemerintah Berantas Kecurangan dan Perbaiki Manajemen

0

Pangkalpinang – Keputusan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No 64 Tahun 2020 dikritik oleh DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Bangka Belitung (Permahi Babel). Menurut Wakil Ketua DPC Permahi Babel Ade Novit, kebijakan menaikkan iuran BPJS merupakan keputusan yang tidak tepat.

“Kenaikan iuran BPJS yang sebelumnya sempat dinaikan melalui Perpres No 75 tahun 2019, namun dibatalkan oleh mahkamah agung (MA) merupakan keputusan yang tidak tepat. Alasannya, keputusan tersebut merupakan bentuk pengabaian presiden terhadap putusan MA, yang mana putusan MA juga bersifat final dan mengikat sehingga tidak bisa diajukan peninjauan kembali,” ujar Ade Novit.

Selain itu, Ade Novit menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sama sekali tidak mempertimbangkan suasana kebatinan masyarakat dalam bidang ekonomi pada saat darurat pandemic Covid-19 ini.

“Masyarakat dituntut menaati sejumlah kebijakan seperti PSBB sehingga memaksa diri tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain itu, banyaknya jumlah masyarakat terdampak dari kebijakan tersebut seperti pekerja yang di PHK dan dirumahkan, UMKM tidak berjalan lancar hingga tidak dapat dijalankan. Kondisi ini tentu akan memberatkan mereka dalam membayar iuran BPJS. Kenaikan kembali iuran BPJS Kesehatan Melalui Perpres No 64 Tahun 2020 juga dikhawatirkan menyiratkan bahwa pemerintah melanggar aspek kemanusiaan kemanfaatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambah Ade Novit.

Ade Novit pun menyarankan agar pemerintah memperbaiki pengelolaan BPJS Kesehatan dan bukan dibebankan kepada masyarakat. Dimana secara jelas salah satu  Pertimbangan Putusan MA sebelumnya yang membatalkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perpes Nomor 75 Tahun 2019 yaitu adanya kesalahan dan kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan JKN-KIS oleh BPJS yang menyebabkan defisit dana yang seharusnya perlu dipecahkan dan dicari solusi.

“Saya berharap pemerintah mengambil langkah jalan keluar yang baik dan bijak sana untuk memperbaiki tata kelola BPJS Kesehatan. Langkah tersebut dapat berupa membenahi manajamen, memperbaiki dan menutup potensi penyimpangan (fraud), memberantas kecurangan yang terjadi, merestrukturisasi pemanfaatan dana BPJS kesehatan agar sesuai dengan peruntukannya, dan meningkatkan pengawasan baik internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program BPJS kesehatan termasuk melibatkan partisipatif masyarakat,” tutup Ade Novit. (Jp/WN).

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

DPC Permahi Babel Gelar Majelis Ilmu Bahas Amandemen Konstitusi

Pangkalpinang, Wali-News.com — Kamis  (16/9) kemarin, Dewan Pimpinan