LBH Kota Bandar Lampung Tuntut Pemprov. Lampung Dalam Mengantisipasi Wabah Virus Corona

LBH Kota Bandar Lampung Tuntut Pemprov. Lampung Dalam Mengantisipasi Wabah Virus Corona

0

Wali-news, Bandar Lampung – Virus Corona atau Covid-19 menyebar dengan cepat ke lebih dari 191 negara dan wilayah dunia. Penyebaran Virus ini pertama kali terjadi Wuhan, China pada 31 Desember 2019 ditemukan penyakit gejala pneumonia bukanlah Mers dan Sars. Virus ini merupakan jenis baru yang telah menewaskan lebih dari 4.000 jiwa manusia. Kemudian pada 2 Maret 2020 secara resmi Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa wabah Covid-19 telah masuk ke Indonesia dengan diumumkannya dua (2) orang pasien yang terjangkit positif Covid-19 (15/03/20).

Sejak saat itu peningkatan jumlah pasien positif Covid-19 semakin meningkat, bahkan WHO pada 11 Maret 2020 menyatakan Covid-19 sebagai pandemi. Bahkan penyebarannya di Indonesia pada 13 Maret 2020 sudah 69 Pasien positif Covid-19 dan 4 meninggal dunia serta diantara pasien tersebut terdapat 2 balita. Dengan penyebaran yang begitu masif di Indonesia khususnya di Pulau Jawa Pemerintah Pusat seharusnya mengetatkan setiap lalu lintas perjalanan seperti bandara atau pelabuhan mencegah pintu masuk bukan membuka pintu lebar-lebar bagi seseorang yang masuk di Indonesia.

Pemerintah seakan menganggap lelucon pandemi Covid-19 dengan melakukan tindakan dan hal-hal yang kurang layak, seperti salam siku yang kemudian menarasikannya sebagai salam Corona. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyampaikan pendapatnya soal salam siku sejak 7 Maret 2020. Pendapatnya soal salam siku disampaikan dalam rekomendasi perihal penjagaan diri dari Covid-19. “Ketika memberi salam ke orang-orang, sebaiknya hindari salam siku karena salam tersebut berada pada jarak 1 meter dengan orang lain. Saya memilih untuk meletakkan tangan saya di hati saya ketika saya memberi salam ke orang lain”. Bahkan yang lebih memprihatinkan adalah narasi-narasi pemerintah yang meyatakan bahwa orang Indonesia kebal terhadap Virus ini.

Selain Pemerintah Pusat, hal ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah, Walaupun untuk saat ini Provinsi Lampung belum dinyatakan salah satu daerah yang terjangkit positif Covid-19, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan juga instansi-instansi terkait lainnya wajib merespon guna pencegahan Covid-19 di Provinsi Lampung dan menginformasikan serta mengedukasi masyarakat Lampung dengan informasi yang aktual dan dapat dipercaya. Karena berita bohong atau hoaxs sudah merebak terkait Virus Corona, bahkan sudah adai 5 kasus yang  salah satunya terjadi di Lampung.

Hal tersebut terjadi karena komunikasi pemerintah yang membatasi informasi mengenai ancaman dan perkembangan Covid-19 yang tidak menyentuh setiap lapisan masyarakat sehingga terjadi pannic buying yang dilakukan masyarakat karena ketakutan akan ancaman pandemi Covid-19 dengan kelangkaan masker dan sabun antiseptik. Sehingga menyebabkan hal lain juga dimasyarakat yaitu penimbunan barang untuk menarik keuntungan.

Pemerintah Daerah juga harus memperketat jalur masuk dan keluarnya seseoang yaitu Pelabuhan dan Bandara. yaitu Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Bakauheni, dan Pelabuhan Labuhan Maringgai, dan Pelabuhan Teluk Lampung serta Bandara Raden Intan. Tempat akses transportasi tersebut harus menjadi perhatian khusus karena menjadi pintu masuk penyebaran Covid-19 di Lampung dengan melakukan deteksi tubuh, penyediaan sabun antiseptik, dan masker secara gratis.

Selain itu pencegahan juga harus dilakukan di Lapas dan Rutan. Walaupun sebagai statusnya sebagai narapidana, namun Negara berkewajiban melindungi hak-haknya sebagai manusia. Berdasarkan data Juli 2019 Lapas dan Rutan terdapat 264.185 penghuni dari 127.825 kapasitas, sehingga kelebihan daya tampung (overcrowding). Karena dengan diputusnya informasi publik dari luar, namun potensi dan resiko lebih besar terjangkit Covid-19 ditambah dengan penghuninya yang melebihi daya tampung, karena daripada itu hal tersebut perlu dilakukan pencegahan secara berkala dengan membatasai akses pengunjung dan menggunakan pemindai atau pendeteksi tubuh dan sabun antiseptik bagi petugas maupun penghuni lapas dan rutan, hal  tersebut perlu dilaksanakan berkaca pada yang terjadi di Italia dan Iran bagaimana masifnya penyebaran Virus Covid-19 di Penjara.

Direktur LBH Kota Bandar Lampung, Chandra Muliawan, dengan ini menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemprov. Lampung, antara lain :

Pertama, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Menetapkan Lampung sebagai Daerah Siaga Virus Corona (Covid-19).

Kedua, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung wajib memberikan informasi yang aktual dan dapat dipercaya terhadap pencegahan dan kesiap-siagaan masyarakat Lampung dalam menghadapi Pandemi Covid-19.

Ketiga, Komisi Informasi Provinsi Lampung wajib memantau dan menindak setiap informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait Pandemi Covid-19 yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah ataupun Ahli/Pakar Kesehatan guna masyarakat mendapatkan informasi dan edukasi yang tidak terputus-putus.

KeempatPemerintah Daerah Provinsi Lampung wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi, manajemen keramaian publik, bahkan bila perlu melarang setiap aktivitas acara publik.

KelimaPemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan deteksi tubuh di Pelabuhan dan Bandara, bahkan bila perlu menutup akses terhadap warga negara yang berasal dari negara lain ataupun negara yang terjangkit Covid-19 (Lockdown).

Keenam, Kanwilkemenkumham Provinsi Lampung untuk membatasi kujungan terhadap narapidana di tiap-tiap lapas dan rutan di Lampung dan memasang alat deteksi tubuh serta menyiapkan secara cuma-cuma masker dan sabun antiseptik bagi pengunjung maupun narapidana.

 

Editor : Ikhsan

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Asosiasi Pengacara Lampung Gelar Rakor dan Halal Bihalal

wali-news.com, Bandar Lampung – Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Pengacara