Masih Banyak “PR” Pemerintah Sebelum RUU Omnibus Law Disahkan

Masih Banyak “PR” Pemerintah Sebelum RUU Omnibus Law Disahkan

0
Muh. Imam Taufiq, Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam.

Konsep omnibus dalam sebuah peraturan perundang-undangan saat ini diposisikan sebagai hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) yang diharapkan akan menjawab atau menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi.

Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya  ingin menerapkan konsep Omnibus Law ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Namun jika diperhatikan, pemerintah sangat tergesa-gesa dan cenderung tertutup.

Pasalnya, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak serta merta dibuat tanpa ada parameter yang jelas. Asas -asas pembentukan peraturan perundang-undangan harus diperhatikan. Asas-asas tersebut meliputi juga asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/ lembaga dan materi muatan yang tepat, asas dapatnya dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, serta asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Dari beberapa asas tersebut, setidaknya ada 3 asas terakhir selama ini yang paling sering diabaikan dan sulit dilaksanakan, yaitu asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum dan asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Di dalam praktek, ketiga asas tersebut pada pokoknya mengenai kepentingan apa dan siapa yang harus dilindungi atau diakomodir dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Kepentingan masyarakat, penguasa atau pengusaha? Khususnya merujuk kepada RUU Cipta Kerja yang saat ini ramai dibicarakan.

Alasan pokok pemerintah ingin menerapkan konsep Omnibus Law adalah tumpang tindihnya aturan dan ketidakjelasan hukum dalam berbagai UU menjadi persoalan yang menghambat investasi selama ini. Konsep Omnibus Law-lah yang dinilai pemerintah sebagai satu-satunya jalan keluar agar investasi di negeri ini lancar tanpa hambatan apapun.

Jika ingin kritis dengan pendapat yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa RUU Cipta Kerja dibuat dengan tergesa-gesa hanyalah untuk kepentingan investor (pengusaha) semata.

Kemudian muncul lagi pertanyaan baru, apakah dengan adanya peraturan berkonsep Omnibus Law serta merta dapat menyejahterahkan masyarakat karena investasi sudah lancar?

Ataukah RUU Cipta Kerja yang dibuat sudah sesuai dengan konsep Omnibus Law itu sendiri?

Karena jika merujuk pada berbagai pendapat Ahli Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid, di dalam dunia ilmu hukum, konsep “Omnibus Law” merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik agar tidak terjadi lagi overlaping peraturan perundangan-undangan.

Menurut penulis, terhadap konsep tersebut terdapat berbagai macam pertanyaan yang muncul.

Konsep Omnibus Law itu sendiri berasal dari negara yang menggunakan sistem hukum Common Law. Kebiasaan para pemangku kebijakan di negeri ini, seringkali menjiplak konsep negara lain dan terkadang juga mencampuradukkan berbagai macam sistem tanpa adanya pengkajian secara mendalam.

Bisa diterapkan di negara lain belum tentu bisa diterapkan di negara kita, terlebih budaya dan sistem hukum yang dimiliki berbeda.

Bahkan, jika benar akan diterapkan, maka posisi RUU dengan konsep Omnibus Law dalam hierarki peraturan perundang-undangan masih debateble, “Apakah masuk dalam bagian Undang-Undang ataukah bukan?”

Di samping itu, naskah akademik hingga saat ini belum pernah dilihat, namun sudah ada draft RUU-nya, serta akan adanya pendelegasian kewenangan lembaga maupun lembaga pemerintah dari peraturan yang lebih tinggi ke peraturan yang lebih rendah.

Apakah akan applicable jika nantinya sudah disahkan?

Jadi, hal-hal yang mendasar demikian harus diselesaikan terlebih dahulu karena jangan sampai RUU yang menjadi harapan untuk menyelesaikan permasalahan malah justru menimbulkan masalah baru atau bahkan berdampak lebih parah.

 

Muh. Imam Taufiq

(Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Operasi Ketupat, Polda Lampung Bagikan Masker di Rajabasa

wali-news.com, Bandar Lampung – Polda Lampung terus melakukan