Massa Gabungan 20 Desa, Lanjutkan Demo Kantor Bupati Aceh Barat

Massa Gabungan 20 Desa, Lanjutkan Demo Kantor Bupati Aceh Barat

0

wali-news.com, Meulaboh – masyarakat gabungan dua kecamatan Pante ceureumen dan Kaway XVI melancarkan aksi lanjutan di depan kantor Bupati Aceh Barat.

Massa yang berjumlah ribuan terdiri dari 20 desa di dua kecamatan tersebut, melancarkan aksi tuntutan mendesak pemerintah dan DPRK setempat, agar segera lakukan pembangunan jembatan rangka baja Ulee Raket yang ambruk pada bulan lalu di Desa Sawang Teubei. Kamis (27/12/18).

Kedatangan massa aksi mendapatkan penjagaan ketat oleh pihak kepolisian dan Satpol PP, untuk menghindari terjadinya hal yang tak diinginkan.

Namun, saat tiba didepan kantor Bupati, massa sempat bertahan didepan kantor pusat pemerintahan, dikarenakan pintu masuk kedalam komplek kantor ditutup.

Di lokasi ini, massa kembali berorasi guna meminta pemerintah daerah untuk segera membangun jembatan rangka baja di kawasan Ulee Raket Desa Sawang Teubei, Kecamatan Kaway XVI.

Hamdani selaku Korlap Aksi menyampaikan tuntutan, mereka mendesak pemerintah segera melakukan pembangunan jembatan Ulee Raket yang roboh pada bulan lalu karena terjangan arus sungai.

“Warga menuntut agar pembangunannya tetap di lokasi yang sama atau tidak dipindahkan ke lokasi lain“. Pungkasnya

Hamdani menegaskan, pembangunan jembatan tersebut sangat mendesak, akibat ambruknya jembatan tersebut telah menghambat perekonomian masyarakat Kecamatan Pante Ceureumen khususnya. Tegasnya

Untuk menjamin pembangunan tersebut, massa meminta wakil bupati menandatangani surat pernyataan tuntutan yang bermaterai enam ribu, seperti yang sudah dilakukan oleh ketua DPRK. Ungkap Hamdani.

Selang beberapa saat, mewakili pemerintah wakil Bupati Banta Puteh Syam, Kapolres Bobby Arya, Sekda Adonis, serta Plt PUPR Bukhari dan pejabat lainnya, menyambut massa aksi tersebut dan mempersilahkan masuk kedalam ruangan Aula sekdakab.

Banta Puteh menyampaikan, dirinya yang juga putra asli Pante Ceureumen merasa senang dengan kedatangan massa dalam menyampaikan aspirasi.

“Berpendapat dan Menyampaikan aspirasi itu dilindungi oleh UU, jadi saya setuju dan sepakat dengan tuntutan masyarakat, Jembatan harus di bangun kembali di tempat semula”, kata Banta

Namun, saat perwakilan massa menyodorkan surat tuntutan, Wakil Bupati Aceh Barat menolak untuk menandatangani, dengan dalih bukan wewenang nya.

“Surat tuntutan ini akan saya sampaikan kepada Bupati, Beliau yang berhak untuk menandatangani itu”. Ujar Banta

Hal tersebut mendapat penolakan dari massa aksi, suasana mulai riuh sorakan serta teriakan massa bermuculan dari ruangan tersebut. “Kalau surat tuntutan tidak di tandatangani, Kami akan bertahan sampai malam”, saut salah satu pendemo.

Untuk menghindari kericuhan, Banta Puteh menawarkan perundingan antara massa dengan bupati. Kita menerima perwakilan massa 20 orang untuk berjumpa dengan Bupati. Yang lain boleh membubarkan diri dan kembali pulang. Kata Banta

Dari pantauan wali-news.com, Dialog antara 20 perwakilan warga dengan pihak Pemkab Aceh Barat masih berlangsung dan belum ada kesimpulan atas persoalan tersebut. (Red)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

3.250 Pemudik Rapid Test, 24 di Antaranya Positif Covid-19

Wali-news.com, Jakarta – Terkait efektifitas pelaksanaan larangan mudik